Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Komisi XI Sepakati Pagu Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp44 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Komisi XI Sepakati Pagu Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp44 Triliun

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto (tengah).

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pagu anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp44,01 triliun pada 2022.

Persetujuan tersebut diberikan setelah Ketua Komisi XI Dito Ganinduto meminta pendapat para anggota yang menghadiri rapat kerja, baik secara fisik maupun virtual. Persetujuan itu juga mencakup tambahan anggaran dari usulan awal yang senilai Rp43,02 triliun.

"Komisi XI menyetujui tambahan dukungan anggaran senilai Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategi yang belum terdanai di pagu anggaran 2022," kata Dito, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Dia menuturkan tambahan anggaran terjadi pada program dukungan kerja dari semula sejumlah Rp40,08 miliar menjadi Rp41,08 miliar. Sementara itu, untuk program lainnya, tidak ada perubahan dari usulan awal.

Anggaran program pengelolaan belanja negara dipatok Rp17,34 miliar. Pagu pengelolaan penerimaan negara sejumlah Rp2,7 triliun. Lalu, anggaran kebijakan fiskal mencapai Rp35,54 miliar dan program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko senilai Rp178,03 miliar.

Komisi XI meminta Sri Mulyani terus mengoptimalkan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Apalagi, ada konsolidasi fiskal yang di antaranya mencakup peningkatan penerimaan negara dan mendorong belanja agar semakin berkualitas.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Selain itu, Komisi XI juga memberikan catatan agar Kemenkeu memperhatikan kinerja dan tindak lanjut dalam berbagai sinergi. Misal, sinergi digitalisasi sistem teknologi informasi pemerintah, pengembangan infrastruktur core tax, serta penyelesaian piutang pajak.

Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR kepada Kemenkeu. Menurutnya, seluruh jajaran Kemenkeu akan makin bersemangat menjalankan tugas mengelola keuangan negara di tengah tantangan yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19.

"Kami akan terus memperhatikan berbagai masukan dari Komisi XI yang semuanya memberikan berbagai pandangan dan juga arahan yang menurut kami sangat sejalan dengan kami untuk terus memperbaiki [kinerja]," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Topik : komisi xi, anggaran pemerintah, rapbn 2022, menteri keuangan sri mulyani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat