Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kinerja Pajak Membaik, Pemda Optimistis Target PAD Tercapai

A+
A-
0
A+
A-
0
Kinerja Pajak Membaik, Pemda Optimistis Target PAD Tercapai

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Pemkot Malang, Jawa Timur optimistis target pendapatan asli daerah akan terpenuhi tahun ini ditopang dengan membaiknya kinerja penerimaan pajak daerah.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan kuartal II/2021 mencapai Rp160 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk pungutan retribusi yang dihimpun oleh Pemkot Malang.

"Laporan dari Bapenda untuk pajak daerah saja selain retribusi dan lainnya itu di kita sudah terpenuhi hampir Rp160 miliar, ini baru triwulan II," katanya dikutip pada Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Sutiaji menilai realisasi penerimaan pajak daerah bisa terus dioptimalisasi hingga penghujung tahun. Hal ini dikarenakan beberapa jenis pajak daerah belum mencapai target penerimaan sampai dengan 100%.

Salah satunya adalah realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) yang masih kurang 14% untuk memenuhi target 2021. Dia optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sejumlah Rp629 miliar bisa tercapai.

"Saya punya keyakinan ini [target Rp629 miliar] akan terlampaui, sampai Rp700 miliar pun terpenuhi di 2021," ujarnya.

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Sutiaji memaparkan kinerja penerimaan pajak daerah turun signifikan tahun lalu. Tahun lalu, pemkot hanya merealisasikan Rp351,7 miliar atau 83% dari target pajak daerah senilai Rp425 miliar. Alhasil, realisasi PAD juga tidak mencapai target yang ditentukan.

Realisasi PAD tahun lalu mencapai Rp1,95 triliun atau 98% dari target APBD-P 2020 senilai Rp1,99 triliun. "Masih cukup wajar, karena di daerah lain itu turunnya jauh. Dulu asumsi kita turun 60% tapi realisasinya tidak sampai 20%," tuturnya seperti dilansir malangtimes.com. (rig)

Baca Juga: Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak
Topik : pemkot malang, penerimaan pajak, PBB-P2, PAD, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 Juli 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Setoran Pajak Kendaraan Turun, Pemprov Buka Opsi Pangkas Pagu Belanja

Sabtu, 24 Juli 2021 | 12:00 WIB
KOTA PADANG

Ada Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Hingga September 2021

Jum'at, 23 Juli 2021 | 19:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Ada PPKM Darurat, Ini Proyeksi Pemerintah Soal Penerimaan PPN

Jum'at, 23 Juli 2021 | 17:25 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai 25 Oktober 2021, Mau?

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu