Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Ketika NIK Jadi NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

A+
A-
8
A+
A-
8
Ketika NIK Jadi NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

Ilustrasi.

SETIAP pemilik NIK harus bayar pajak? Begitulah kira-kira respons yang cukup banyak muncul dari publik setelah dimuatnya ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah sudah menjawab sekaligus meluruskan respons publik tersebut. Pembayaran pajak tetap melihat ketentuan yang berlaku, termasuk adanya batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan aspek lainnya. Terlepas dari itu, respons publik itu menyiratkan masih krusialnya peran edukasi pajak.

Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, sesuai dengan pernyataan pemerintah, ditujukan pada tujuan penyederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Harapannya, wajib pajak orang pribadi lebih mudah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Ide integrasi NIK dan NPWP hampir pasti juga dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Terlepas dari pro-kontranya, digitalisasi yang mulai masif pada era sekarang memang dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai macam urusan administrasi, termasuk dalam bidang pajak.

Tiap penduduk Indonesia sudah terlanjur memiliki banyak nomor identitas dengan penerbit dan keperluan yang berbeda-beda. Untuk meleburnya menjadi satu identitas tunggal tentu bukanlah persoalan mudah. Perlu dilakukan secara bertahap dengan peran digitalisasi.

Forum on Tax Administration OECD dalam Tax Administration 3.0: The Digital Transformation (2020) menyatakan digitalisasi membuat administrasi perpajakan makin terintegrasi dengan keseluruhan urusan pemerintahan. Perpajakan akan lebih banyak digabungkan dengan layanan dan fungsi lainnya.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Adanya satu identitas digital akan mendukung koneksi tanpa batas antara proses dan sumber data. Pembayaran, manfaat, dan pengembalian pajak dicocokkan dan diseimbangkan dari perspektif warga negara dan dunia usaha.

Dengan demikian, kemudahan tidak hanya didapatkan wajib pajak, tetapi juga otoritas. Dalam konteks Indonesia, integrasi data akan memudahkan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem self-assessment, keberadaan data penguji menjadi krusial.

Selama ini, Ditjen Pajak (DJP) juga sudah menerima banyak data pihak ketiga sesuai dengan amanat Pasal 35A UU KUP dan Pasal 8 UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sampai di sini sebenarnya kita sudah melihat ada benang merah untuk mencapai tujuan baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas. Namun, ada beberapa aspek yang tetap perlu dipikirkan pemerintah. Pertama, skema implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi.

Kedua, implikasi kebijakan ini terhadap ketentuan perpajakan yang selama ini diatur. Salah satunya mengenai adanya beberapa aturan pembayaran pajak yang lebih tinggi untuk orang yang tidak memiliki NPWP.

Ketiga, implikasi kebijakan terhadap isu kerahasiaan data. Dalam aspek ini, pemerintah harus memastikan semua proses tidak menabrak regulasi mengenai kerahasiaan data. Pada saat yang bersamaan, sistem teknologinya juga harus dipastikan aman.

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Beberapa aspek itu setidaknya perlu dipikirkan dari sekarang. Apalagi, hingga saat ini, pemerintah mengaku masih menyusun berbagai ketentuan dan infrastruktur pendukung implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Kita nantikan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tajuk, tajuk pajak, pajak, NIK, NPWP, Ditjen Pajak, DJP, UU KUP, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP