Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ketika NIK Jadi NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

A+
A-
8
A+
A-
8
Ketika NIK Jadi NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

Ilustrasi.

SETIAP pemilik NIK harus bayar pajak? Begitulah kira-kira respons yang cukup banyak muncul dari publik setelah dimuatnya ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah sudah menjawab sekaligus meluruskan respons publik tersebut. Pembayaran pajak tetap melihat ketentuan yang berlaku, termasuk adanya batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan aspek lainnya. Terlepas dari itu, respons publik itu menyiratkan masih krusialnya peran edukasi pajak.

Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, sesuai dengan pernyataan pemerintah, ditujukan pada tujuan penyederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Harapannya, wajib pajak orang pribadi lebih mudah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Ide integrasi NIK dan NPWP hampir pasti juga dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Terlepas dari pro-kontranya, digitalisasi yang mulai masif pada era sekarang memang dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai macam urusan administrasi, termasuk dalam bidang pajak.

Tiap penduduk Indonesia sudah terlanjur memiliki banyak nomor identitas dengan penerbit dan keperluan yang berbeda-beda. Untuk meleburnya menjadi satu identitas tunggal tentu bukanlah persoalan mudah. Perlu dilakukan secara bertahap dengan peran digitalisasi.

Forum on Tax Administration OECD dalam Tax Administration 3.0: The Digital Transformation (2020) menyatakan digitalisasi membuat administrasi perpajakan makin terintegrasi dengan keseluruhan urusan pemerintahan. Perpajakan akan lebih banyak digabungkan dengan layanan dan fungsi lainnya.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Adanya satu identitas digital akan mendukung koneksi tanpa batas antara proses dan sumber data. Pembayaran, manfaat, dan pengembalian pajak dicocokkan dan diseimbangkan dari perspektif warga negara dan dunia usaha.

Dengan demikian, kemudahan tidak hanya didapatkan wajib pajak, tetapi juga otoritas. Dalam konteks Indonesia, integrasi data akan memudahkan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem self-assessment, keberadaan data penguji menjadi krusial.

Selama ini, Ditjen Pajak (DJP) juga sudah menerima banyak data pihak ketiga sesuai dengan amanat Pasal 35A UU KUP dan Pasal 8 UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Sampai di sini sebenarnya kita sudah melihat ada benang merah untuk mencapai tujuan baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas. Namun, ada beberapa aspek yang tetap perlu dipikirkan pemerintah. Pertama, skema implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi.

Kedua, implikasi kebijakan ini terhadap ketentuan perpajakan yang selama ini diatur. Salah satunya mengenai adanya beberapa aturan pembayaran pajak yang lebih tinggi untuk orang yang tidak memiliki NPWP.

Ketiga, implikasi kebijakan terhadap isu kerahasiaan data. Dalam aspek ini, pemerintah harus memastikan semua proses tidak menabrak regulasi mengenai kerahasiaan data. Pada saat yang bersamaan, sistem teknologinya juga harus dipastikan aman.

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Beberapa aspek itu setidaknya perlu dipikirkan dari sekarang. Apalagi, hingga saat ini, pemerintah mengaku masih menyusun berbagai ketentuan dan infrastruktur pendukung implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Kita nantikan. (kaw)

Topik : tajuk, tajuk pajak, pajak, NIK, NPWP, Ditjen Pajak, DJP, UU KUP, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:17 WIB
KINERJA FISKAL

Lanjutkan Tren, APBN Surplus Rp106,1 Triliun Hingga Juli 2022

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat