Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketergantungan pada Komoditas Tinggi, Penerimaan Perpajakan Rentan

2
2

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ketergantungan pada komoditas menjadi salah satu penyebab utama tidak stabilnya kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (24/5/2019).

Kinerja penerimaan perpajakan pada tahun lalu dapat tumbuh hingga 13,2%, di atas pertumbuhan alamiahnya. Performa tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, terutama minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Namun, dalam empat tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan hanya mentok tumbuh paling tinggi 8,2% pada 2015. Pada 2016 dan 2017, penerimaan perpajakan hanya mampu tumbuh 3,6 dan 4,6%. Dalam periode empat tahun itu, harga komoditas tercatat tidak terlalu bagus.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal tidak menampik jika kontribusi komoditas dalam sektor perpajakan, terutama pajak, sangat signifikan. Dalam struktur penerimaan pajak, porsi sektor pertambangan – termasuk industri pendukungnya – bisa mencapai 18%.

“Ini cukup besar dan menentukan,” katanya.

Selain itu, beberapa media juga menyoroti usulan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri daur ulang plastik. Kementerian Perindustrian berpendapat PPN 10% yang selama ini dibebankan pada industri daur ulang plastik tergolong berat.

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Efek Dirasakan Awal Tahun Ini

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan pelemahan harga komoditas pada tahun ini juga akan memberikan risiko pengamanan target penerimaan pajak, selain ada efek pelebaran target sebagai dampak shortfall tahun lalu. Hal ini telah dirasakan pada awal tahun ini.

“Tahun ini misalnya, dengan pelemahan impor dan percepatan restitusi [penerimaan pajak berada di bawah ekspektasi],” imbuh Yon.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam
  • Pemotongan PPN Jadi 5% Diusulkan

Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian mengatakan pemasok plastik bekas, yakni pemulung dan pengumpul, tidak bisa dikenai pajak karena tidak memiliki badan usaha.

“Kami minta dipotong pajaknya menjadi 5% supaya beban industri tidak besar,” katanya, sembari mengatakan pembahasan antarkementerian tengah berlangsung.

Saat ini, setidaknya ada sekitar 1.580 industri daur ulang yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air, terutama Batam dan Jawa Tengah. Adapun, industrit tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 177.000 orang.

Baca Juga: Sektor Apa yang Terima Fasilitas Perpajakan Terbesar? Cek di Sini
  • Pelaku Usaha Sudah Antisipasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investor dan pelaku usaha tidak terpengaruh dengan adanya aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21—22 Mei 2019 bersamaan dengan momentum pengumuman hasil Pemilu. Kalangan pelaku usaha, menurutnya, masih percaya bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih kuat.

“Seluruh investor dan pelaku ekonomi sebetulnya sudah memahami dampak dari hasil Pemilu. Jadi, tidak ada element of surprisemengenai hal itu,” katanya.

  • Tarik Investasi, Darmin Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,3%

Menko Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun ini masih bisa dicapai. Pemerintah, sambungnya, mulai menggerakkan sektor prioritas hingga membuat pengusaha tertarik merealokasi usahanya ke Indonesia. Apalagi, pemerintah tidak mengenakan bea untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Baca Juga: Antisipasi Efek Perang Dagang, Zona Perdagangan Bebas Diperluas

“Kalau tahun ini [pertumbuhan ekonomi bisa] 5,3%, tahun depan harapannya 5,6%,” kata Darmin. (kaw)

Namun, dalam empat tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan hanya mentok tumbuh paling tinggi 8,2% pada 2015. Pada 2016 dan 2017, penerimaan perpajakan hanya mampu tumbuh 3,6 dan 4,6%. Dalam periode empat tahun itu, harga komoditas tercatat tidak terlalu bagus.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal tidak menampik jika kontribusi komoditas dalam sektor perpajakan, terutama pajak, sangat signifikan. Dalam struktur penerimaan pajak, porsi sektor pertambangan – termasuk industri pendukungnya – bisa mencapai 18%.

“Ini cukup besar dan menentukan,” katanya.

Selain itu, beberapa media juga menyoroti usulan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri daur ulang plastik. Kementerian Perindustrian berpendapat PPN 10% yang selama ini dibebankan pada industri daur ulang plastik tergolong berat.

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Efek Dirasakan Awal Tahun Ini

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan pelemahan harga komoditas pada tahun ini juga akan memberikan risiko pengamanan target penerimaan pajak, selain ada efek pelebaran target sebagai dampak shortfall tahun lalu. Hal ini telah dirasakan pada awal tahun ini.

“Tahun ini misalnya, dengan pelemahan impor dan percepatan restitusi [penerimaan pajak berada di bawah ekspektasi],” imbuh Yon.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam
  • Pemotongan PPN Jadi 5% Diusulkan

Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian mengatakan pemasok plastik bekas, yakni pemulung dan pengumpul, tidak bisa dikenai pajak karena tidak memiliki badan usaha.

“Kami minta dipotong pajaknya menjadi 5% supaya beban industri tidak besar,” katanya, sembari mengatakan pembahasan antarkementerian tengah berlangsung.

Saat ini, setidaknya ada sekitar 1.580 industri daur ulang yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air, terutama Batam dan Jawa Tengah. Adapun, industrit tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 177.000 orang.

Baca Juga: Sektor Apa yang Terima Fasilitas Perpajakan Terbesar? Cek di Sini
  • Pelaku Usaha Sudah Antisipasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investor dan pelaku usaha tidak terpengaruh dengan adanya aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21—22 Mei 2019 bersamaan dengan momentum pengumuman hasil Pemilu. Kalangan pelaku usaha, menurutnya, masih percaya bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih kuat.

“Seluruh investor dan pelaku ekonomi sebetulnya sudah memahami dampak dari hasil Pemilu. Jadi, tidak ada element of surprisemengenai hal itu,” katanya.

  • Tarik Investasi, Darmin Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,3%

Menko Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun ini masih bisa dicapai. Pemerintah, sambungnya, mulai menggerakkan sektor prioritas hingga membuat pengusaha tertarik merealokasi usahanya ke Indonesia. Apalagi, pemerintah tidak mengenakan bea untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Baca Juga: Antisipasi Efek Perang Dagang, Zona Perdagangan Bebas Diperluas

“Kalau tahun ini [pertumbuhan ekonomi bisa] 5,3%, tahun depan harapannya 5,6%,” kata Darmin. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, perpajakan, harga komoditas, pajak, bea cukai
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:09 WIB
BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 21 Agustus 2019 | 09:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 21 Agustus 2019 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL