Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Keterangan Resmi DJP Soal Pengecualian Pengenaan PPh dalam PMK 68/2020

A+
A-
22
A+
A-
22
Keterangan Resmi DJP Soal Pengecualian Pengenaan PPh dalam PMK 68/2020

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu telah merilis beleid perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas beasiswa dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (litbang).

Ketentuan terbaru ini tertuang dalam PMK 68/2020. PMK ini sekaligus mencabut dua ketentuan lama, yaitu PMK 246/2008 beserta perubahannya dan PMK 80/2009. Terkait dengan beleid tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi.

Keterangan resmi itu dituangkan dalam Siaran Pers Nomor: SP-5/2020. Siaran pers dengan judul “Sisa Lebih yang Ditempatkan pada Dana Abadi Pendidikan Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan” ini dipublikasikan pada pagi ini, Sabtu (27/6/2020).

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26

“Sisa lebih yang diperoleh atau diterima badan atau lembaga pendidikan yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi dikecualikan dari pengenaan PPh,” demikian pernyataan DJP.

Penempatan pada dana abadi dapat dikecualikan sepanjang badan atau lembaga pendidikan telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi. Selain itu, penempatan tersebut disetujui oleh pihakpihak terkait seperti pimpinan perguruan tinggi dan pejabat instansi pemerintah terkait.

DJP melanjutkan pengecualian pengenaan PPh atas sisa lebih juga berlaku apabila sisa lebih diberikan kepada badan atau lembaga pendidikan lain yang berada di wilayah Indonesia. Simak artikel ‘Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh’.

Baca Juga: Lima Pertimbangan Objek Pajak Dikenakan PPh Final

Seperti yang diatur dalam PMK 68/2020, sambung DJP, sarana dan prasarana yang dibangun atau diadakan dari sisa lebih dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Simak artikel ‘Definisi Sisa Lebih yang Dikecualikan Sebagai Objek PPh Direvisi’.

PMK 68/2020 juga memberi penegasan beasiswa bukan merupakan objek pajak, sepanjang beasiswa diterima dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti hubungan usaha, kepemilikan, dan penguasaan dengan penerima beasiswa. Simak artikel ‘Sri Mulyani Perjelas 3 Kondisi Beasiswa Jadi Objek Pajak Penghasilan’.

“Sedangkan bagi pihak pemberi, peraturan ini menegaskan bahwa biaya beasiswa dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, beasiswa, pendidikan, litbang, dana abadi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 02 Juli 2020 | 13:53 WIB
harus clear tuh jgn sampai ada dana gentayangn dr Perush atau drmana saza ..yg berafiliasi..atau titipan.. masuk terbebas dr pemajakan... tapi klo dia punya hutang dan dibebasin ...kan belum dibayar gmn tuh klo duitnya nongkrong...?
1
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 10:48 WIB
KONSULTASI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:49 WIB
SELANDIA BARU
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021