Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Keterangan Resmi DJP Soal Pengecualian Pengenaan PPh dalam PMK 68/2020

A+
A-
22
A+
A-
22
Keterangan Resmi DJP Soal Pengecualian Pengenaan PPh dalam PMK 68/2020

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu telah merilis beleid perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas beasiswa dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (litbang).

Ketentuan terbaru ini tertuang dalam PMK 68/2020. PMK ini sekaligus mencabut dua ketentuan lama, yaitu PMK 246/2008 beserta perubahannya dan PMK 80/2009. Terkait dengan beleid tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi.

Keterangan resmi itu dituangkan dalam Siaran Pers Nomor: SP-5/2020. Siaran pers dengan judul “Sisa Lebih yang Ditempatkan pada Dana Abadi Pendidikan Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan” ini dipublikasikan pada pagi ini, Sabtu (27/6/2020).

Baca Juga: Ingatkan WP Soal Repatriasi Harta, DJP Pertimbangkan Kirim Email Blast

“Sisa lebih yang diperoleh atau diterima badan atau lembaga pendidikan yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi dikecualikan dari pengenaan PPh,” demikian pernyataan DJP.

Penempatan pada dana abadi dapat dikecualikan sepanjang badan atau lembaga pendidikan telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi. Selain itu, penempatan tersebut disetujui oleh pihakpihak terkait seperti pimpinan perguruan tinggi dan pejabat instansi pemerintah terkait.

DJP melanjutkan pengecualian pengenaan PPh atas sisa lebih juga berlaku apabila sisa lebih diberikan kepada badan atau lembaga pendidikan lain yang berada di wilayah Indonesia. Simak artikel ‘Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh’.

Baca Juga: PPS Sudah Berakhir, DJP Ingatkan WP Peserta Segera Repatriasi Harta

Seperti yang diatur dalam PMK 68/2020, sambung DJP, sarana dan prasarana yang dibangun atau diadakan dari sisa lebih dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Simak artikel ‘Definisi Sisa Lebih yang Dikecualikan Sebagai Objek PPh Direvisi’.

PMK 68/2020 juga memberi penegasan beasiswa bukan merupakan objek pajak, sepanjang beasiswa diterima dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti hubungan usaha, kepemilikan, dan penguasaan dengan penerima beasiswa. Simak artikel ‘Sri Mulyani Perjelas 3 Kondisi Beasiswa Jadi Objek Pajak Penghasilan’.

“Sedangkan bagi pihak pemberi, peraturan ini menegaskan bahwa biaya beasiswa dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, beasiswa, pendidikan, litbang, dana abadi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 02 Juli 2020 | 13:53 WIB
harus clear tuh jgn sampai ada dana gentayangn dr Perush atau drmana saza ..yg berafiliasi..atau titipan.. masuk terbebas dr pemajakan... tapi klo dia punya hutang dan dibebasin ...kan belum dibayar gmn tuh klo duitnya nongkrong...?
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERPRES 98/2022

Revisi APBN 2022, Target Penerimaan PPh Badan Naik 39 Persen

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE