Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

DALAM proses pemungutan cukai, pemerintah telah menerapkan pengawasan guna menghindari terjadinya manipulasi atau pelarian cukai. Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan menerapkan pencacahan barang kena cukai (BKC).

Pengaturan pencacahan BKC tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) beserta aturan pelaksanaannya. Aturan pelaksana terkait pencacahan BKC ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2020 tentang Pencacahan dan Potongan Atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (PMK 205/2020).

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Cukai jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.04/2020, pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai.

Baca Juga: Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pencacahan dilakukan terhadap dua hal. Pertama, etil alkohol di dalam pabrik atau tempat penyimpanan. Kedua, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan A produksi dalam negeri di dalam pabrik yang sudah dalam kemasan penjualan eceran yang terutang cukai.

Sebagai informasi, yang dimaksud pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang dipergunakan untuk menghasilkan BKC berupa etil alkohol atau MMEA dan/atau untuk mengemas BKC berupa etil alkohol atau MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Sementara tempat penyimpanan dipahami sebagai tempat, bangunan, dan/atau lapangan bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan BKC berupa etil alkohol masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Baca Juga: Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PMK 205/2020, terdapat empat situasi yang dapat dilakukan pencacahan BKC. Pertama, paling lambat tanggal 10 setiap triwulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk periode tiga bulan sebelumnya.

Kedua, setiap saat atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan. Ketiga, setiap saat apabila ada dugaan kuat terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Keempat, sebelum dan sesudah pemuatan ke kapal untuk tujuan ekspor.

Dalam hal pelaksanaan pencacahan BKC, UU Cukai memberikan wewenang kepada pejabat Bea Cukai untuk melakukan pencacahan terhadap BKC tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Cukai, BKC tertentu yang ada dalam pabrik atau penyimpanan setiap waktu dapat dicacah oleh pejabat Bea Cukai.

Baca Juga: Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan wajib menunjukkan semua BKC yang ada di dalam tempat yang dimaksud serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Hasil pencacahan BKC tertentu dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama besar.

Jika jumlah hasil pencacahan BKC kedapatan sama atau lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam buku rekening BKC, pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan tidak diberikan potongan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 205/2020. Atas kelebihan jumlah etil alkohol atau MMEA, pejabat Bea Cukai menghitung kelonggaran.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK 205/2020, kelonggaran terhadap kelebihan jumlah etil alkohol atau MMEA diberikan tidak melebihi 1% dari jumlah BKC yang seharusnya ada menurut buku rekening BKC.

Baca Juga: Gara-Gara Vape, Pembahasan Aturan Perpajakan Tembakau Berlangsung Alot

Jika jumlah kelebihan etil alkohol atau MMEA melebihi nilai kelonggaran tersebut, terhadap jumlah kelebihannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Kelonggaran adalah batas kekurangan setelah diberi potongan atas batas kelebihan yang diperkenankan pada saat pencacahan untuk menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran.

Lebih lanjut, jika hasil pencacahan lebih kecil dari jumlah yang tercantum dalam buku rekening BKC, pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan diberikan potongan dari jumlah BKC yang dihasilkan atau dimasukkan sejak pencacahan terakhir.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK 205/202. Konsekuensi ketika hal tersebut terjadi ialah dilakukan potongan. Potongan merupakan keringanan yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atas kekurangan BKC yang didapat pada waktu pencacahan.

Baca Juga: Bea Cukai Rilis Peraturan Baru Soal Kerahasiaan Data Penumpang Pesawat

Untuk pengusaha pabrik etil alkohol, potongan diberikan sebesar 0,5% dari jumlah etil alkohol yang ada dan yang dibuat serta dimasukkan pada waktu pencacahan terakhir. Sementara untuk pengusaha tempat penyimpanan, potongan diberikan sebesar 0,5% dari jumlah etil alkohol yang ada dan yang dibuat serta dimasukkan pada waktu pencacahan terakhir dan 1% dari jumlah selisih antara jumlah etil alkohol hasil pencacahan sebelum dan sesudah dimuat ke kapal.

Sebagai tambahan informasi, yang dimaksud buku rekening BKC ialah daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan basil pencacahan dari suatu pabrik atau tempat penyimpanan. (kaw)

Baca Juga: DJBC Atur Ulang Jadwal Pembayaran Cukai Secara Berkala
Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai, barang kena cukai, BKC, pencacahan BKC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Juli 2021 | 16:12 WIB
PMK 92/2021

Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak Ini

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:34 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (4)

Pemanggilan Tersangka oleh Penyidik Pajak, Bagaimana Ketentuannya?

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini