Berita
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 12:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Ketentuan Pajak PPN atas Cryptocurrency Masih Perlu Disederhanakan

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketentuan Pajak PPN atas Cryptocurrency Masih Perlu Disederhanakan

Ilustrasi. (DDTCNews)

PRETORIA, DDTCNews – African Tax Administration Forum (ATAF) meminta kepada negara-negara Afrika untuk melakukan penyederhanaan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas cryptocurrency atau mata uang kripto.

Menurut ATAF, simplifikasi registrasi pemungut PPN serta ketentuan pelaporan yang berlaku baik untuk supplier asing maupun domestik diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pemungutan PPN atas cryptocurrency.

"Selama ini otoritas pajak kesulitan untuk menjaga kepatuhan supplier luar negeri sehingga diperlukan penyederhanaan ketentuan pelaporan guna meningkatkan kepatuhan pemungut," ujar ATAF, dikutip Senin (26/10/2020).

Baca Juga: Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

Dalam dokumen teknis yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2020, ATAF mendorong negara-negara Afrika memperbolehkan supplier asing yang memperdagangkan cryptocurrency untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN melalui mekanisme yang sederhana.

Hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah kepatuhan yang muncul akibat sifat cryptocurrency yang tidak berwujud dan ditransaksikan secara digital. "Cryptocurrency mudah ditransaksikan sehingga sulit untuk dideteksi oleh otoritas pajak," tulis ATAF.

Menurut ATAF, aplikasi digital yang bisa digunakan supplier lokal dan asing untuk registrasi dan menyetorkan PPN perlu disediakan. Otoritas juga perlu membangun integritas dan aksesibilitas atas data transaksi cryptocurrency yang difasilitasi oleh supplier asing.

Baca Juga: Tiga Negara Ini Punya Tax Ratio Tertinggi di Eropa

Otoritas pajak dari negara-negara Afrika juga perlu memberikan pelatihan kepada pegawai pajak di negara masing-masing untuk memberikan pemahaman mengenai cryptocurrency dan perlakuan pajak atas aset digital tersebut.

Selain itu, ATAF juga mendorong negara-negara Afrika untuk melakukan audit atas penghasilan yang diperoleh dari investasi dan informasi-informasi lain sebagainya mengenai entitas yang melakukan transaksi cryptocurrency.

"Implikasi PPN cryptocurrency harus dipahami dan ditindaklanjuti dengan bijak guna menjaga efektivitas administrasi dan netralitas PPN di tengah iklim ekonomi yang mendukung pemanfaatan cryptocurrency," tulis ATAF seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

Topik : afrika selatan, African Tax Administration Forum ATAF, cryptocurrency , kebijakan pajak, pajak inter
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 18:30 WIB
INGGRIS
Jum'at, 27 November 2020 | 18:00 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020