Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketentuan CFC Rules Direvisi, Hanya Penghasilan Pasif yang Disasar

3
3

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merevisi ketentuan perpajakan terkait perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri atau Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Topik tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (2/7/2019).

Ketentuan terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2019. Beleid ini sekaligus merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Perubahan ketentuan terkait dengan skema deemed dividend. Deemed dividend adalah dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Dalam beleid terdahulu, perhitungan deemed dividend berdasarkan atas laba setelah pajak. Dengan demikian, tidak ada pembedaan penghasilan yang bersifat aktif maupun pasif. Sekarang, dalam beleid terbaru, perhitungan berdasarkan penghasilan neto setelah pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari penghasilan pasif.

Adapun penghasilan pasif itu mencakup dividen, bunga, sewa dalam pengertian sewa yang diperoleh dari BULN nonbursa terkendali terkait penggunaan tanah atau bangunan maupun sewa selain properti yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalti, dan keuntungan atas penjualan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait rencana pemerintah memberlakukan diskon 50% dari tarif batas atas (TBA) tarif tiket pesawat. Diskon tarif tiket pesawat ini akan berlaku terbatas pada periode tertentu.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • DJP: Pelaku Usaha Bisa Lebih Ekspansif

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan perubahan ketentuan tersebut dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk lebih ekspansif. Pasalnya, ketentuan yang ada dalam beleid terdahulu dinilai menghambat gerak pelaku usaha.

Sebelumnya, PMK 107/2017 justru tidak sejalan dengan UU PPh karena memperluas basis penghitungan pajak atas dividen BULN nonbursa dari semula hanya menyasar ke pengendali langsung kemudian meluas mencakup pengendali tidak langsung BULN nonbursa.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan

Adapun jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu didefinisikan sebagai jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi dua variabel. Pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tertentu.

Kedua, bagian pajak penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu, dalam hal terdapat pajak penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu tersebut.

  • Lebih Tepat Cegah Penghindaran Pajak

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan dalam PMK 93/2019, deemed dividend lebih merujuk kepada penghasilan yang bersifat pasif dan bukan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha.

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

“Dengan kata lain, PMK 93 lebih targeted kepada jenis penghasilan yang memang umumnya dikelola oleh CFC yang sengaja memarkir dana dan penghasilannya di luar negeri untuk menghindari pajak di Indonesia yang menganut sistem worldwide,” jelasnya.

Menurutnya, regulasi yang baru juga mencegah adanya pemajakan berganda atas penghasilan aktif yang dilakukan oleh perusahaan terkendali. Singkatnya, PMK baru ini jauh lebih targeted dan memiliki spirit untuk secara tepat menyasar ke pencegahan penghindaran pajak melalui skema CFC.

“Model deemed dividend dengan targeted income juga sesuai rekomendasi dari BEPS Action 3 serta sudah menjadi international best practices,” jelasnya.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi
  • Komponen Biaya Ditekan, Diskon Tiket Pesawat Bakal Diberikan

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan dalam rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (1/7/2019), semua stakeholder sepakat agar tarif tiket pesawat turun. Nantinya, diskon tiket untuk penerbangan domestik berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) sebesar 50% dari TBA.

Waktu pemberian diskon ini pun ditetapkan hanya Selasa, Kamis, dan Sabtu pada jam penerbangan pukul 10.00—14.00 waktu setempat di masing-masing bandara. Diskon akan diberikan pada kursi tertentu. Persentase kursi yang mendapat diskon akan dihitung lagi.

  • Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari 5,2% menjadi 5,1%. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menyebut pengaruh eksternal, terutama dampak perang dagang Amerika Serikat dan China menjadi salah satu penyebabnya.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Bank Dunia memproyeksi ekspor komoditas menurun tahun ini, sejalan denhan tren pelemahan harga komoditas unggulan Indonesia yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batubara. Pertumbuhan impor juga diperkirakan melemah karena perlambatan investasi.

Perubahan ketentuan terkait dengan skema deemed dividend. Deemed dividend adalah dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Dalam beleid terdahulu, perhitungan deemed dividend berdasarkan atas laba setelah pajak. Dengan demikian, tidak ada pembedaan penghasilan yang bersifat aktif maupun pasif. Sekarang, dalam beleid terbaru, perhitungan berdasarkan penghasilan neto setelah pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari penghasilan pasif.

Adapun penghasilan pasif itu mencakup dividen, bunga, sewa dalam pengertian sewa yang diperoleh dari BULN nonbursa terkendali terkait penggunaan tanah atau bangunan maupun sewa selain properti yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalti, dan keuntungan atas penjualan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait rencana pemerintah memberlakukan diskon 50% dari tarif batas atas (TBA) tarif tiket pesawat. Diskon tarif tiket pesawat ini akan berlaku terbatas pada periode tertentu.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • DJP: Pelaku Usaha Bisa Lebih Ekspansif

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan perubahan ketentuan tersebut dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk lebih ekspansif. Pasalnya, ketentuan yang ada dalam beleid terdahulu dinilai menghambat gerak pelaku usaha.

Sebelumnya, PMK 107/2017 justru tidak sejalan dengan UU PPh karena memperluas basis penghitungan pajak atas dividen BULN nonbursa dari semula hanya menyasar ke pengendali langsung kemudian meluas mencakup pengendali tidak langsung BULN nonbursa.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan

Adapun jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu didefinisikan sebagai jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi dua variabel. Pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tertentu.

Kedua, bagian pajak penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu, dalam hal terdapat pajak penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu tersebut.

  • Lebih Tepat Cegah Penghindaran Pajak

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan dalam PMK 93/2019, deemed dividend lebih merujuk kepada penghasilan yang bersifat pasif dan bukan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha.

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

“Dengan kata lain, PMK 93 lebih targeted kepada jenis penghasilan yang memang umumnya dikelola oleh CFC yang sengaja memarkir dana dan penghasilannya di luar negeri untuk menghindari pajak di Indonesia yang menganut sistem worldwide,” jelasnya.

Menurutnya, regulasi yang baru juga mencegah adanya pemajakan berganda atas penghasilan aktif yang dilakukan oleh perusahaan terkendali. Singkatnya, PMK baru ini jauh lebih targeted dan memiliki spirit untuk secara tepat menyasar ke pencegahan penghindaran pajak melalui skema CFC.

“Model deemed dividend dengan targeted income juga sesuai rekomendasi dari BEPS Action 3 serta sudah menjadi international best practices,” jelasnya.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi
  • Komponen Biaya Ditekan, Diskon Tiket Pesawat Bakal Diberikan

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan dalam rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (1/7/2019), semua stakeholder sepakat agar tarif tiket pesawat turun. Nantinya, diskon tiket untuk penerbangan domestik berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) sebesar 50% dari TBA.

Waktu pemberian diskon ini pun ditetapkan hanya Selasa, Kamis, dan Sabtu pada jam penerbangan pukul 10.00—14.00 waktu setempat di masing-masing bandara. Diskon akan diberikan pada kursi tertentu. Persentase kursi yang mendapat diskon akan dihitung lagi.

  • Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari 5,2% menjadi 5,1%. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menyebut pengaruh eksternal, terutama dampak perang dagang Amerika Serikat dan China menjadi salah satu penyebabnya.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Bank Dunia memproyeksi ekspor komoditas menurun tahun ini, sejalan denhan tren pelemahan harga komoditas unggulan Indonesia yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batubara. Pertumbuhan impor juga diperkirakan melemah karena perlambatan investasi.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, CFC Rules, pajak penghasilan pasif
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS