Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

1
1

Tampilan depan laporan OECD.

JAKARTA, DDTCNews – Pemahaman yang baik tentang keterkaitan yang kompleks antara penegakan hukum, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudahan diyakini akan meningkatkan kemauan individu atau perusahaan untuk secara sukarela membayar pajak.

Hal ini disampaikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’. Laporan ini melihat berbagai faktor pendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di negara-negara berkembang.

“Laporan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak atau ancaman hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi sosial dan kelembagaan yang bervariasi di berbagai wilayah dan populasi,” ungkap OECD, seperti dikutip pada Senin (16/9/2019).

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Pilar Pertama Pajak Digital

Memahami moral pajak serta meningkatkan kemauan orang pribadi dan perusahaan untuk membayar pajak akan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak.

Moral pajak yang lebih baik juga dapat berkontribusi pada upaya berkelanjutan untuk merombak aturan pajak internasiona. Selain itu, ada peluang untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan multinasional melalui inisiatif Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS) OECD / G20.

Hal tersebut juga dapat meningkatkan upaya untuk menindak kerahasiaan perbankan dan penggelapan pajak oleh individu yang dipimpin oleh Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

Laporan yang dirilis dalam Kongres International Fiscal Association di London ini menjabarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan religiositas wajib pajak memiliki pengaruh pada moral pajak. Hubungan antara kinerja layanan publik dan moral pajak juga lebih kompleks dari yang diasumsikan.

Selanjutnya, tingkat korupsi, meritokrasi, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh. Moral pajak naik di beberapa wilayah – seperti Afrika – ketika wajib pajak melihat peningkatan layanan publik. Namun, hubungannya kurang jelas di wilayah lain seperti Amerika Latin.

OECD dalam laporan ini memusatkan perhatian pada moral pajak di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan pendapatan domestik dan pendanaan untuk memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: OECD: Ada Peluang Bagi Otoritas Lindungi Basis Pajak

Ada beberapa tantangan yang tambah diperburuk dengan rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu.

Grace Perez-Navarro, Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan masih banyak upaya yang masih harus dilakukan dalam membangun budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

“Tidak akan cukup untuk menindak perencanaan pajak yang agresif atau menghilangkan insentif pajak. Wajib pajak dan otoritas perlu membangun hubungan kepercayaan, fasilitasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan lebih dinamis,” jelasnya.

Baca Juga: OECD Rilis Laporan Baru Soal Administrasi Pajak, Apa Isinya?

Wakil Direktur Pusat Pengembangan OECD Federico Bonaglia mengatakan peningkatan moral pajak menawarkan kontribusi yang penting untuk mencapai pertumbuhan keberlanjutan dalam penerimaan pajak di negara-negara berkembang.

“Ini dapat membantu memobilisasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memberikan layanan publik serta membangun infrastruktur fisik dan sosial untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Federico.

Moral pajak perusahaan atau korporasi sulit diukur dan hanya ada sedikit riset, terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan ini menggunakan data kepastian pajak sebagai proksi untuk memeriksa moral pajak perusahaan multinasional.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Data tersebut menyoroti sejumlah masalah utama bagi perusahaan multinasional, termasuk keinginan untuk menerapkan standar internasional yang konsisten, effective value added tax (VAT), dan sistem pajak withholding.

Laporan ini adalah elemen pertama dari alur kerja (workstream) baru OECD tentang moral pajak di negara-negara berkembang. Pada tahun depan, pekerjaan akan berlanjut mengenai pendidikan wajib pajak dan bagaimana pejabat pajak memandang perilaku perusahaan multinasional. (kaw)

Baca Juga: Dengan CRM, DJP Bakal Punya Daftar Prioritas Penagihan Pajak

“Laporan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak atau ancaman hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi sosial dan kelembagaan yang bervariasi di berbagai wilayah dan populasi,” ungkap OECD, seperti dikutip pada Senin (16/9/2019).

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Pilar Pertama Pajak Digital

Memahami moral pajak serta meningkatkan kemauan orang pribadi dan perusahaan untuk membayar pajak akan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak.

Moral pajak yang lebih baik juga dapat berkontribusi pada upaya berkelanjutan untuk merombak aturan pajak internasiona. Selain itu, ada peluang untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan multinasional melalui inisiatif Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS) OECD / G20.

Hal tersebut juga dapat meningkatkan upaya untuk menindak kerahasiaan perbankan dan penggelapan pajak oleh individu yang dipimpin oleh Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

Laporan yang dirilis dalam Kongres International Fiscal Association di London ini menjabarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan religiositas wajib pajak memiliki pengaruh pada moral pajak. Hubungan antara kinerja layanan publik dan moral pajak juga lebih kompleks dari yang diasumsikan.

Selanjutnya, tingkat korupsi, meritokrasi, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh. Moral pajak naik di beberapa wilayah – seperti Afrika – ketika wajib pajak melihat peningkatan layanan publik. Namun, hubungannya kurang jelas di wilayah lain seperti Amerika Latin.

OECD dalam laporan ini memusatkan perhatian pada moral pajak di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan pendapatan domestik dan pendanaan untuk memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: OECD: Ada Peluang Bagi Otoritas Lindungi Basis Pajak

Ada beberapa tantangan yang tambah diperburuk dengan rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu.

Grace Perez-Navarro, Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan masih banyak upaya yang masih harus dilakukan dalam membangun budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

“Tidak akan cukup untuk menindak perencanaan pajak yang agresif atau menghilangkan insentif pajak. Wajib pajak dan otoritas perlu membangun hubungan kepercayaan, fasilitasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan lebih dinamis,” jelasnya.

Baca Juga: OECD Rilis Laporan Baru Soal Administrasi Pajak, Apa Isinya?

Wakil Direktur Pusat Pengembangan OECD Federico Bonaglia mengatakan peningkatan moral pajak menawarkan kontribusi yang penting untuk mencapai pertumbuhan keberlanjutan dalam penerimaan pajak di negara-negara berkembang.

“Ini dapat membantu memobilisasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memberikan layanan publik serta membangun infrastruktur fisik dan sosial untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Federico.

Moral pajak perusahaan atau korporasi sulit diukur dan hanya ada sedikit riset, terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan ini menggunakan data kepastian pajak sebagai proksi untuk memeriksa moral pajak perusahaan multinasional.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Data tersebut menyoroti sejumlah masalah utama bagi perusahaan multinasional, termasuk keinginan untuk menerapkan standar internasional yang konsisten, effective value added tax (VAT), dan sistem pajak withholding.

Laporan ini adalah elemen pertama dari alur kerja (workstream) baru OECD tentang moral pajak di negara-negara berkembang. Pada tahun depan, pekerjaan akan berlanjut mengenai pendidikan wajib pajak dan bagaimana pejabat pajak memandang perilaku perusahaan multinasional. (kaw)

Baca Juga: Dengan CRM, DJP Bakal Punya Daftar Prioritas Penagihan Pajak
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, moral pajak, tax morale, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG