Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Reportase

Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

Tampilan depan laporan OECD.

JAKARTA, DDTCNews – Pemahaman yang baik tentang keterkaitan yang kompleks antara penegakan hukum, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudahan diyakini akan meningkatkan kemauan individu atau perusahaan untuk secara sukarela membayar pajak.

Hal ini disampaikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’. Laporan ini melihat berbagai faktor pendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di negara-negara berkembang.

“Laporan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak atau ancaman hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi sosial dan kelembagaan yang bervariasi di berbagai wilayah dan populasi,” ungkap OECD, seperti dikutip pada Senin (16/9/2019).

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Tahapan Menjadi Anggota MAAC

Memahami moral pajak serta meningkatkan kemauan orang pribadi dan perusahaan untuk membayar pajak akan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak.

Moral pajak yang lebih baik juga dapat berkontribusi pada upaya berkelanjutan untuk merombak aturan pajak internasiona. Selain itu, ada peluang untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan multinasional melalui inisiatif Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS) OECD / G20.

Hal tersebut juga dapat meningkatkan upaya untuk menindak kerahasiaan perbankan dan penggelapan pajak oleh individu yang dipimpin oleh Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Baca Juga: Melihat Perkembangan Aksi 5 Proyek BEPS

Laporan yang dirilis dalam Kongres International Fiscal Association di London ini menjabarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan religiositas wajib pajak memiliki pengaruh pada moral pajak. Hubungan antara kinerja layanan publik dan moral pajak juga lebih kompleks dari yang diasumsikan.

Selanjutnya, tingkat korupsi, meritokrasi, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh. Moral pajak naik di beberapa wilayah – seperti Afrika – ketika wajib pajak melihat peningkatan layanan publik. Namun, hubungannya kurang jelas di wilayah lain seperti Amerika Latin.

OECD dalam laporan ini memusatkan perhatian pada moral pajak di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan pendapatan domestik dan pendanaan untuk memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Tingkatkan Peran Tax Center, DJP dan Atpetsi Teken Kesepakatan Bersama

Ada beberapa tantangan yang tambah diperburuk dengan rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu.

Grace Perez-Navarro, Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan masih banyak upaya yang masih harus dilakukan dalam membangun budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

“Tidak akan cukup untuk menindak perencanaan pajak yang agresif atau menghilangkan insentif pajak. Wajib pajak dan otoritas perlu membangun hubungan kepercayaan, fasilitasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan lebih dinamis,” jelasnya.

Baca Juga: Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Dilonggarkan, Ini Kata DJP

Wakil Direktur Pusat Pengembangan OECD Federico Bonaglia mengatakan peningkatan moral pajak menawarkan kontribusi yang penting untuk mencapai pertumbuhan keberlanjutan dalam penerimaan pajak di negara-negara berkembang.

“Ini dapat membantu memobilisasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memberikan layanan publik serta membangun infrastruktur fisik dan sosial untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Federico.

Moral pajak perusahaan atau korporasi sulit diukur dan hanya ada sedikit riset, terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan ini menggunakan data kepastian pajak sebagai proksi untuk memeriksa moral pajak perusahaan multinasional.

Baca Juga: OECD: Penerimaan Pajak Asia Pasifik 2020 akan Terkontraksi

Data tersebut menyoroti sejumlah masalah utama bagi perusahaan multinasional, termasuk keinginan untuk menerapkan standar internasional yang konsisten, effective value added tax (VAT), dan sistem pajak withholding.

Laporan ini adalah elemen pertama dari alur kerja (workstream) baru OECD tentang moral pajak di negara-negara berkembang. Pada tahun depan, pekerjaan akan berlanjut mengenai pendidikan wajib pajak dan bagaimana pejabat pajak memandang perilaku perusahaan multinasional. (kaw)

Baca Juga: Sejak 2007, Tax Ratio Indonesia Masih Stagnan
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, moral pajak, tax morale, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Jum'at, 10 Juli 2020 | 13:34 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:19 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 23:04 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:45 WIB
PER-14/PJ/2020