Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

Tampilan depan laporan OECD.

JAKARTA, DDTCNews – Pemahaman yang baik tentang keterkaitan yang kompleks antara penegakan hukum, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudahan diyakini akan meningkatkan kemauan individu atau perusahaan untuk secara sukarela membayar pajak.

Hal ini disampaikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’. Laporan ini melihat berbagai faktor pendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di negara-negara berkembang.

“Laporan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak atau ancaman hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi sosial dan kelembagaan yang bervariasi di berbagai wilayah dan populasi,” ungkap OECD, seperti dikutip pada Senin (16/9/2019).

Baca Juga: DJP Sebut Kepatuhan Formal WP di 2 Daerah Ini Paling Rendah Se-Jateng

Memahami moral pajak serta meningkatkan kemauan orang pribadi dan perusahaan untuk membayar pajak akan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak.

Moral pajak yang lebih baik juga dapat berkontribusi pada upaya berkelanjutan untuk merombak aturan pajak internasiona. Selain itu, ada peluang untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan multinasional melalui inisiatif Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS) OECD / G20.

Hal tersebut juga dapat meningkatkan upaya untuk menindak kerahasiaan perbankan dan penggelapan pajak oleh individu yang dipimpin oleh Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Baca Juga: Lapor SPT Pakai e-Filing atau e-Form? Cek Dulu Koneksi Internet Anda

Laporan yang dirilis dalam Kongres International Fiscal Association di London ini menjabarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan religiositas wajib pajak memiliki pengaruh pada moral pajak. Hubungan antara kinerja layanan publik dan moral pajak juga lebih kompleks dari yang diasumsikan.

Selanjutnya, tingkat korupsi, meritokrasi, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh. Moral pajak naik di beberapa wilayah – seperti Afrika – ketika wajib pajak melihat peningkatan layanan publik. Namun, hubungannya kurang jelas di wilayah lain seperti Amerika Latin.

OECD dalam laporan ini memusatkan perhatian pada moral pajak di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan pendapatan domestik dan pendanaan untuk memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Tarif Pajak Korporasi Bakal Dinaikkan Jadi 28%, Ini Kata Yellen

Ada beberapa tantangan yang tambah diperburuk dengan rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu.

Grace Perez-Navarro, Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan masih banyak upaya yang masih harus dilakukan dalam membangun budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

“Tidak akan cukup untuk menindak perencanaan pajak yang agresif atau menghilangkan insentif pajak. Wajib pajak dan otoritas perlu membangun hubungan kepercayaan, fasilitasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan lebih dinamis,” jelasnya.

Baca Juga: Layanan Loket Khusus SPT Tahunan Mulai Dibuka

Wakil Direktur Pusat Pengembangan OECD Federico Bonaglia mengatakan peningkatan moral pajak menawarkan kontribusi yang penting untuk mencapai pertumbuhan keberlanjutan dalam penerimaan pajak di negara-negara berkembang.

“Ini dapat membantu memobilisasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memberikan layanan publik serta membangun infrastruktur fisik dan sosial untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Federico.

Moral pajak perusahaan atau korporasi sulit diukur dan hanya ada sedikit riset, terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan ini menggunakan data kepastian pajak sebagai proksi untuk memeriksa moral pajak perusahaan multinasional.

Baca Juga: Terakhir Besok! Segera Lapor SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2020

Data tersebut menyoroti sejumlah masalah utama bagi perusahaan multinasional, termasuk keinginan untuk menerapkan standar internasional yang konsisten, effective value added tax (VAT), dan sistem pajak withholding.

Laporan ini adalah elemen pertama dari alur kerja (workstream) baru OECD tentang moral pajak di negara-negara berkembang. Pada tahun depan, pekerjaan akan berlanjut mengenai pendidikan wajib pajak dan bagaimana pejabat pajak memandang perilaku perusahaan multinasional. (kaw)

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Masih Naik
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, moral pajak, tax morale, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 Desember 2020 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 25 Desember 2020 | 09:01 WIB
KONSENSUS OECD
Senin, 21 Desember 2020 | 18:47 WIB
KOTA KEDIRI
Senin, 21 Desember 2020 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK