BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pengunjung berjalan di depan gerai salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran mendapat kemudahan administrasi terkait dengan pembuatan faktur pajak.
Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Iqbal Rahadian mengatakan PKP, termasuk pedagang eceran, tetap berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, ada kewajiban terkait dengan faktur pajak.
“Untuk [pembuatan faktur pajak] PKP pedagang eceran dimudahkan,” ujarnya dalam Tax Live, Kamis (20/10/2022).
Sesuai dengan ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, sambung Iqbal, faktur pajak lengkap apabila memuat minimal 7 keterangan. Pertama, nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP. Kedua, identitas pembeli BKP atau penerima JKP.
Ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPnBM yang dipungut. Keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
Untuk PKP pedagang eceran, sambung Iqbal, tidak harus mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan.
Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, faktur pajak yang dibuat PKP pedagang eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
“Jadi, bisa menjalankan bisnisnya seperti biasa. Tentunya dokumen yang diterbitkan harus memuat informasi yang sudah ditetapkan [sesuai dengan ketentuan],” imbuhnya.
Selain itu, Iqbal juga mengingatkan kemudahan administrasi ini hanya diberikan untuk PKP pedagang eceran, yakni PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Simak ‘PKP Pedagang Eceran, Ditjen Pajak: Tidak Lagi Lihat KLU-nya’. (Fikri/kaw)
