Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kemenperin Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak Vokasi dan Riset

A+
A-
3
A+
A-
3
Kemenperin Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak Vokasi dan Riset

Ilustrasi. Peneliti beraktivitas di ruang riset vaksin Merah Putih di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8/2020). Vaksin Covid-19 buatan Indonesia yang diberi nama vaksin Merah Putih tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2021. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perindustrian terus menggencarkan sosialisasi insentif supertax deduction bagi sektor usaha yang melakukan kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak tersebut agar tercipta banyak inovasi teknologi baru sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kebutuhan tenaga kerja sudah semakin mendesak, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah punya kebijakan memberikan insentif pajak kepada industri yang melakukan kegiatan vokasional. Dibantu Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan, kami menyosialisasikan insentif ini untuk mendorong penyerapan tenaga kerja," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Eko mengatakan insentif supertax deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang telah tertuang dalam PMK 128/2019 dan PMK 153/2020. Dengan PMK No. 128/2019, pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang memenuhi sejumlah ketentuan, seperti melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dan rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Sementara pada PMK 153/2020 yang berlaku mulai 9 Oktober 2020, pemerintah menetapkan 11 fokus prioritas litbang yang bisa mendapatkan insentif pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia.

Menurut Eko, insentif pajak tersebut akan berdampak pada munculnya inovasi teknologi baru dan peningkatan kapasitas SDM sehingga sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas SDM juga akan mendorong kemunculan inovasi di sektor industri.

Baca Juga: Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap

Eko menjelaskan Kemenperin juga memberikan pendampingan atau konsultasi kepada puluhan perusahaan yang berpotensi memperoleh supertax deduction. Dia berharap semakin banyak industri yang memanfaatkan insentif pajak tersebut agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami menyiapkan infrastrukturnya sehingga menghasilkan skill dan bisa menerapkan revolusi industri 4.0,” ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Pengumuman! Sri Mulyani Bakal Perpanjang Insentif PPh Final UMKM DTP
Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction, vokasi, pemagangan, riset, litbang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Kamis, 26 November 2020 | 23:11 WIB
Hal ini merupakan hal yang baik, mengingat tingkat research di INdonesia juga masih kecil

Daffa Abyan

Kamis, 26 November 2020 | 19:01 WIB
selain memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri, perlu adanya kolaborasi dengan kementerian keuangan untuk pembuatan suatu buku saku (panduan) untuk memudahkan pihak industri yang tidak terjaring sosialisasi ataupun yang ingin mengecek kembali terhadap peraturan terkait
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sanksi Administrasi Pajak Dipangkas, Wamenkeu: Agar WP Lebih Patuh

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil Baru Diperpanjang, Simak Lagi Perinciannya

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Catat! Warga DKI yang Bayar PBB Tanpa Insentif Bisa Dapat Kompensasi

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap