AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemenkes Buat Sistem Data Vaksinasi, Aspek Ini Jadi Perhatian BPKP

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
Kemenkes Buat Sistem Data Vaksinasi, Aspek Ini Jadi Perhatian BPKP

Kantor pusat BPKP. (Foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan pentingnya penyediaan basis data tunggal untuk anggaran vaksinasi Covid-19.

Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Rudy M. Harahap mengatakan BPKP memberikan perhatian khusus pada proses pembentukan sistem elektronik data vaksinasi.

Menurutnya, sistem yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan tersebut akan menjadi sumber rujukan untuk sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

"Penting untuk memperhatikan mekanisme penganggaran kegiatan dan proses pengadaannya," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (7/4/2021).

Rudy menjelaskan Kemenkes sebagai pengguna anggaran sudah memiliki rujukan aturan yang jelas untuk pengadaan sistem informasi vaksinasi secara nasional.

Payung hukum tersebut diatur melalui Surat Edaran Kepala LKPP No.3/2020 terkait dengan tata cara pengadaan barang atau jasa dalam penanganan pandemi.

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Pedoman Pemeriksaan Bersama atas WP Sektor Migas

Dia menuturkan Kemenkes harus mempunyai basis kalkulasi yang kuat dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk membuat sistem berbasis elektronik.

Pasalnya, data dalam sistem tersebut akan menjadi rujukan tunggal kegiatan vaksinasi Covid-19 dari sisi kesehatan dan pengawasan belanja kementerian. "Perhitungan biaya sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 harus evidence-based," jelasnya.

Selain itu, sistem informasi satu data vaksinasi juga tidak hanya mengintegrasikan sistem yang ada di Kemenkes. Basis data vaksinasi juga perlu melibatkan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperkuat sistem satu data vaksinasi secara nasional.

Baca Juga:
Ada 3 Juta Honorer Belum Terdata, DPR Desak Segera Diangkat Jadi PPPK

Adapun sistem satu data vaksinasi Covid-19 beberapa kementerian/lembaga seperti Kemenko Perekonomian dan Kemenkominfo. Selain itu, LKPP terlibat aktif dalam proses pengadaan. Kemudian PT Telkom Indonesia juga ikut terlibat sebagai penyedia layanan sistem informasi.

"Integrasi sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dengan berbagai sistem lain di Kementerian Kesehatan dan instansi lain harus menjadi perhatian utama," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Minggu, 24 September 2023 | 17:30 WIB PMK 94/2023

Kemenkeu Perbarui Pedoman Pemeriksaan Bersama atas WP Sektor Migas

Senin, 18 September 2023 | 17:15 WIB REFORMASI BIROKRASI

Ada 3 Juta Honorer Belum Terdata, DPR Desak Segera Diangkat Jadi PPPK

Kamis, 15 Juni 2023 | 10:00 WIB REFORMASI BIROKRASI

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PANRB, Bappenas, dan BPKP

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025