Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkes Buat Sistem Data Vaksinasi, Aspek Ini Jadi Perhatian BPKP

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemenkes Buat Sistem Data Vaksinasi, Aspek Ini Jadi Perhatian BPKP

Kantor pusat BPKP. (Foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan pentingnya penyediaan basis data tunggal untuk anggaran vaksinasi Covid-19.

Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Rudy M. Harahap mengatakan BPKP memberikan perhatian khusus pada proses pembentukan sistem elektronik data vaksinasi.

Menurutnya, sistem yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan tersebut akan menjadi sumber rujukan untuk sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: BPKP Beberkan Sejumlah Temuan dalam Penyaluran Bansos Tahun Lalu

"Penting untuk memperhatikan mekanisme penganggaran kegiatan dan proses pengadaannya," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (7/4/2021).

Rudy menjelaskan Kemenkes sebagai pengguna anggaran sudah memiliki rujukan aturan yang jelas untuk pengadaan sistem informasi vaksinasi secara nasional.

Payung hukum tersebut diatur melalui Surat Edaran Kepala LKPP No.3/2020 terkait dengan tata cara pengadaan barang atau jasa dalam penanganan pandemi.

Baca Juga: Kemenkes Dorong Daerah Optimalkan Pajak Rokok

Dia menuturkan Kemenkes harus mempunyai basis kalkulasi yang kuat dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk membuat sistem berbasis elektronik.

Pasalnya, data dalam sistem tersebut akan menjadi rujukan tunggal kegiatan vaksinasi Covid-19 dari sisi kesehatan dan pengawasan belanja kementerian. "Perhitungan biaya sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 harus evidence-based," jelasnya.

Selain itu, sistem informasi satu data vaksinasi juga tidak hanya mengintegrasikan sistem yang ada di Kemenkes. Basis data vaksinasi juga perlu melibatkan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperkuat sistem satu data vaksinasi secara nasional.

Baca Juga: Kerja Sama Diperbarui, KPK-BPKP Genjot Pengawasan Keuangan Pemda

Adapun sistem satu data vaksinasi Covid-19 beberapa kementerian/lembaga seperti Kemenko Perekonomian dan Kemenkominfo. Selain itu, LKPP terlibat aktif dalam proses pengadaan. Kemudian PT Telkom Indonesia juga ikut terlibat sebagai penyedia layanan sistem informasi.

"Integrasi sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dengan berbagai sistem lain di Kementerian Kesehatan dan instansi lain harus menjadi perhatian utama," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Awasi Keuangan Negara, BPKP Ingatkan Pegawai Soal Budaya Kerja
Topik : sistem data vaksinasi, BPKP, Kementerian Kesehatan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 16:40 WIB
PENGAWASAN VAKSINASI NASIONAL
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:23 WIB
KEUANGAN NEGARA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA