Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

A+
A-
1
A+
A-
1
Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) terus berjalan. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

Suryo mengatakan pembaruan core tax system akan menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak (DJP). Melalui pembaruan sistem tersebut, 21 proses bisnis utama DJP akan terdigitalisasi, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakan hukum.

"Betul-betul hampir seperti sistem informasi Ditjen Pajak saat ini, tapi lebih fully integrated dengan menggunakan basis commercial off the shelf," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Suryo mengatakan DJP telah menunjuk sejumlah vendor dalam kontrak pembaruan core tax system. Misalnya LG CNS-Qualysoft Consortium yang mengerjakan sistem integrator inti administrasi perpajakan, serta Deloitte Consulting untuk project management and quality assurance.

Menurutnya, seluruh vendor sudah bekerja sejak 1 Januari 2021. Selain itu, beberapa proses juga telah DJP lakukan misalnya menyelesaikan high level design dan detailed design pada akhir Agustus lalu.

Kemudian, DJP akan memulai pembangunan sistem untuk proses bisnis yang bakal difinalisasi pada sekitar Agustus 2022. Tahapan implementasi awal atau piloting ditargetkan bisa dilakukan pada Juni 2023, disusul proses uji coba paling lambat Oktober 2023.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

"Harapan besarnya 2024 kita sudah gunakan sistem informasi yang baru," ujarnya.

Pembaruan core tax system tersebut merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni penyiapan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner's agent - change management.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Komisi XI DPR telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 senilai Rp44,01 triliun. Angka tersebut sudah mencakup tambahan anggaran senilai Rp992,77 miliar, dengan Rp328,37 miliar di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system. (sap)

Topik : core tax system, pembaruan administrasi pajak, pajak digital, DJP, nasional, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP