Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

A+
A-
1
A+
A-
1
Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) terus berjalan. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

Suryo mengatakan pembaruan core tax system akan menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak (DJP). Melalui pembaruan sistem tersebut, 21 proses bisnis utama DJP akan terdigitalisasi, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakan hukum.

"Betul-betul hampir seperti sistem informasi Ditjen Pajak saat ini, tapi lebih fully integrated dengan menggunakan basis commercial off the shelf," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Suryo mengatakan DJP telah menunjuk sejumlah vendor dalam kontrak pembaruan core tax system. Misalnya LG CNS-Qualysoft Consortium yang mengerjakan sistem integrator inti administrasi perpajakan, serta Deloitte Consulting untuk project management and quality assurance.

Menurutnya, seluruh vendor sudah bekerja sejak 1 Januari 2021. Selain itu, beberapa proses juga telah DJP lakukan misalnya menyelesaikan high level design dan detailed design pada akhir Agustus lalu.

Kemudian, DJP akan memulai pembangunan sistem untuk proses bisnis yang bakal difinalisasi pada sekitar Agustus 2022. Tahapan implementasi awal atau piloting ditargetkan bisa dilakukan pada Juni 2023, disusul proses uji coba paling lambat Oktober 2023.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

"Harapan besarnya 2024 kita sudah gunakan sistem informasi yang baru," ujarnya.

Pembaruan core tax system tersebut merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni penyiapan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner's agent - change management.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Komisi XI DPR telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 senilai Rp44,01 triliun. Angka tersebut sudah mencakup tambahan anggaran senilai Rp992,77 miliar, dengan Rp328,37 miliar di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system. (sap)

Topik : core tax system, pembaruan administrasi pajak, pajak digital, DJP, nasional, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:01 WIB
KABUPATEN GRESIK

Roadshow di Gresik, Kanwil DJP Jatim II Sebut Manfaat PPS Jelas

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2023 Capai 11,7 Persen dari PDB

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus