Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kejar Pendapatan Daerah, Pemda Kebut Pengenaan Pajak Air Tanah

A+
A-
0
A+
A-
0
Kejar Pendapatan Daerah, Pemda Kebut Pengenaan Pajak Air Tanah

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengebut implementasi pengenaan pajak air tanah atas sumur-sumur bor yang berada di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang Ari Wijana mengatakan sebenarnya sudah ada perda dan peraturan wali kota (perwali) yang mengatur pengenaan pajak air tanah. Namun, aturan tersebut belum berjalan hingga saat ini.

Dia pun berencana memulai konsultasi dengan sejumlah pihak agar pajak air tanah dapat diimplementasikan.

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

"Sebelumnya Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk sebagai pelaksana. Namun, setelah dinas tersebut dilikuidasi sekitar 2017, lalu diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT, sehingga Perda Kota Kupang tentang pajak daerah belum optimal berjalan," katanya, dikutip Kamis (13/1/2022).

Ari mengatakan Bapenda akan mengonsultasikan rencana implementasi pajak air tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT. Menurutnya, konsultasi diperlukan untuk mengkaji kekuatan regulasi yang ada saat ini sebelum menjadikan sumur bor sebagai objek pajak air tanah.

Melalui konsultan itu pula, dia mengharapkan dapat mengantongi data sumur-sumur bor yang dapat menjadi objek pajak. Pasalnya, izin pengelolaan air tanah tersebut dikeluarkan oleh DPMPTSP NTT.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Ari berharap rencana pengenaan pajak air tanah dapat segera terealisasi. Menurutnya, pengenaan pajak tersebut akan berkontribusi penting dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kupang.

Dia menjelaskan pemkot belum mencantumkan jenis pajak tersebut dalam nomenklatur APBD murni karena proses koordinasi belum rampung. Kemudian, persoalan water meter juga harus dipersiapkan lebih dulu.

Pemkot Kupang menjadikan Kota Denpasar sebagai contoh daerah yang berhasil mengimplementasikan pajak air tanah. Di Denpasar, pemkot menyediakan water meter bagi semua wajib pajak sehingga keberadaan alat tersebut juga menjadi persyaratan dalam mengajukan izin sumur bor untuk tujuan bisnis.

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai

Ari sebelumnya juga telah mengajukan pembelian water meter dalam APBD 2022 untuk dipasang pada sumur bor yang menjual air. Sementara untuk sumur bor yang dipakai sebagai kebutuhan pribadi atau rumah tangga, tidak akan dipungut pajak.

Sembari proses konsultasi berjalan, pemkot juga akan segera memulai sosialisasi pengenaan pajak air tanah. Selain itu, pemkot juga akan mendata sumur bor yang beroperasi di Kota Kupang untuk keperluan bisnis seperti pada hotel, rumah sakit, dan perkantoran.

"Kalau memang di perjalanan sudah ada pemasukan, maka akan kami masukan di pendapatan," ujarnya dilansir nttonlinenow.com. (sap)

Baca Juga: Gali Potensi Pajak Daerah, BPK Bilang Kemendagri Perlu Tetapkan NSPK

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, pajak air tanah, sumur bor, Kupang, NTT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian