Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kartu Prakerja Jokowi untuk Korban PHK Diluncurkan Pekan ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Kartu Prakerja Jokowi untuk Korban PHK Diluncurkan Pekan ini

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memastikan kartu prakerja akan diluncurkan pada Jumat pekan ini, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria bisa segera mendaftar program tersebut.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pembentukan badan pelaksana (project management office/PMO) kartu prakerja tengah dirampungkan. Namun yang pasti, lanjutnya, presiden meminta peluncuran kartu prakerja dipercepat.

“PMO belum ada, masih diproses. PMO disiapkan siapa saja [anggotanya]. Saya kira Presiden sudah mengarahkan Pak Menko, dan mendorong supaya kartu prakerja sudah bisa soft launching di akhir pekan," katanya di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jokowi sebelumnya telah meneken Perpres No. 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja. Dalam perpres tersebut, dijelaskan secara detail tata cara pelaksanaan program tersebut.

Dalam perpres tersebut juga mengesahkan Komite Cipta Kerja yang bertugas membentuk dan mengawasi kerja PMO. Adapun Susiwijono diangkat Jokowi sebagai sekretaris Komite Cipta Kerja.

Susiwijono menjelaskan percepatan peluncuran program kartu prakerja ini untuk merespons efek virus Corona terhadap perekonomian. Kartu ini penting lantaran sejumlah industri juga telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga: Kirim Email Blast ke WP, DJP Sosialisasikan Whistleblowing System

Kartu prakerja untuk sementara ini diprioritaskan kepada korban PHK dari sektor usaha yang terdampak virus Corona. Untuk itu, peluncurannya bakal dilangsungkan di tiga provinsi yang paling terdampak wabah yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung.

Setelah tiga provinsi tersebut, provinsi lainnya yang akan menyusul antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Setelah itu, kartu prakerja akan berlaku secara nasional mulai Agustus 2020.

Pelaksanaan kartu prakerja juga akan melibatkan platform digital seperti Bukalapak hingga Ruang Guru. Nanti, para pekerja korban PHK bisa mendaftgar secara online dan memilih bidang pelatihan yang diinginkan.

Baca Juga: Mayoritas Perusahaan AS Tidak Terdampak Pajak Minimum Biden

Pemerintah juga telah menyiapkan dana Rp10 triliun untuk 2 juta penerima kartu prakerja tahun ini. Program pelatihan berdurasi maksimal tiga bulan, dan diharapkan peserta dapat segera terserap ke bursa kerja.

“Kami mencarikan solusi bagaimana teman-teman yang di-PHK itu bisa mendapatkan kartu prakerja untuk meningkatkan lagi kompetensinya,” ujar Susiwijono. (rig)

Baca Juga: Begini Saran Ketua Banggar untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak 2023
Topik : efek virus corona, kartu prakerja, presiden jokowi, phk, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:15 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Kejar Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Ketua MPR Sarankan Ini

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:48 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Singgung Soal Kondisi Global dan Resesi, Ini Pidato Lengkap Ketua MPR

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:37 WIB
SRI LANKA

Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak