Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

'Kami Optimistis Bisa Mencapai Target'

A+
A-
2
A+
A-
2

Kepala KPP Pratama Ruteng Marihot Pahala Siahaan. (Foto: Das/DDTCNews)

LABUAN BAJO, DDTCNews—Momen press tour Kementerian Keuangan 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi kesempatan untuk menelisik bagaimana kinerja penerimaan di wilayah yang sedang dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas premium ini.

DDTCNews berkesempatan menemui Kepala KPP Pratama Ruteng Marihot Pahala Siahaan untuk menyampaikan bagaimana unit kerja Ditjen Pajak (DJP) bekerja di Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Apa yang diandalkannya menjelang akhir tahun ini? Berikut kutipannya:

Bagaimana profil unit kerja dan wajib pajak di KPP Ruteng?
Lingkup kerja di KPP Ruteng membawahi tiga kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur,. Semula tiga kabupaten ini berasal dari satu kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai. Sisanya lima kabupaten di Pulau Flores ini dilayani KPP Pratama Ende dan KPP Pratama Maumere.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

Secara umum, wajib pajak (WP) KPP Pratama Ruteng itu berasal dari beberapa kategori. Pertama, rekanan pemerintah. Kedua, wajib pajak bendahara yang mengelola keuangan APBN dan APBD. Lalu WP pengusaha hasil bumi, WP perdagangan, koperasi dan bendahara desa yang mengelola dana desa.

Kalau rekanan itu seperti jasa konstruksi dan pembangunan jalan. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang dikelola pemerintah pusat dan Pemkab Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Kalau dari struktur penerimaan, yang terbesar dari jasa administrasi pemerintahan.

Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Nah, industri pariwisata juga bagian dari WP yang ada di KPP Pratama Ruteng. Industri pariwisata berkembang di Labuan Bajo dan ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, kemudian jasa wisata bahari dan restoran.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, DJP dan KPK Susun Kerja Sama

Sektor industri pariwisata ini mulai berkembang sejak digelarnya Sail Komodo 2013 dan setelah itu sejak ditetapkan Labuan Bajo sebagai daerah sebagai New Bali atau Next Bali untuk pengembangan wisata prioritas premium.

Bagaimana kinerja KPP Pratama Ruteng tahun ini?
Kami tahun ini mendapatkan target Rp321 miliar dan meningkat dari tahun lalu yang targetnya Rp307 miliar. Sampai hari ini (13/11/2019) tercapai 68,8%. Kami optimistis bisa mencapai target 100%. Tahun lalu kita mencapai target 85% dan per November 2018 penerimaan itu baru terkumpul 61%.

Karakteristik penerimaan di Ruteng mirip dengan Bea Cukai, meningkat pada akhir tahun. Hal ini karena belanja proyek pemerintah pada triwulan IV, banyak lelang pada triwulan III. Penerimaan ini akan meningkat karena proyek itu dibayar. Jadi, kami yakin tahun 2019 ini akan mencapai 100%.

Baca Juga: Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

Sumber penerimaan lain datang dari perdagangan, termasuk perdagangan hasil bumi. Manggarai ini sentra komoditas kopi, mede, cengkeh, vanili dan kemiri dan itu dijual ke luar Manggarai. Dari sana kami mengenakan PPN untuk pedagang yang transaksinya lebih dari Rp4,8 miliar selama setahun.

Bagaimana strategi ke depan?
Kami selalu melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk mencari tambahan wajib pajak baru, khususnya untuk WP orang pribadi nonkaryawan. Di sini banyak pengusaha kecil, menengah dan pengusaha yang banyak bermunculan di wilayah kami.

Strateginya kami padukan. Pertama, tentu penyuluhan. Kami imbau dan lakukan penyisiran ke sentra-sentra ekonomi. Kami cari wajib pajak yang belum terdata, kami sisir ke lapangan. Bagi yang tidak mau mendaftarkan diri kami lakukan secara jabatan, termasuk untuk yang sektor pariwisata.

Baca Juga: Seminar Pajak dan SDGs di Universitas Indonesia

Bagaimana penerapannya untuk sektor pariwisata?
Kami mencari data ketiga, misalnya dari internet, syahbandar dan dinas terkait seperti perhubungan, dan kami dapatkan datanya. Sebagian besar mereka masuk lewat imbuan, baru setelah itu masuk ke sosialisasi. Memang, kontribusi penerimaannya masih kecil, lebih banyak dari belanja dan rekanan.

Sekarang ini untuk sektor pariwisata ada banyak pola untuk jenis kapal yacht. Mereka hanya sekadar singgah, ada juga kapal dimiliki orang luar Labuan Bajo. Lalu ada kapal milik perusahaan yang didirikan di Labuan Bajo, mereka semua masuk radar. Jadi, kami imbau membayar pajak di Labuan Bajo. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Berupaya Jaga Shortfall Tidak Lebih Rp200 Triliun

Bagaimana profil unit kerja dan wajib pajak di KPP Ruteng?
Lingkup kerja di KPP Ruteng membawahi tiga kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur,. Semula tiga kabupaten ini berasal dari satu kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai. Sisanya lima kabupaten di Pulau Flores ini dilayani KPP Pratama Ende dan KPP Pratama Maumere.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

Secara umum, wajib pajak (WP) KPP Pratama Ruteng itu berasal dari beberapa kategori. Pertama, rekanan pemerintah. Kedua, wajib pajak bendahara yang mengelola keuangan APBN dan APBD. Lalu WP pengusaha hasil bumi, WP perdagangan, koperasi dan bendahara desa yang mengelola dana desa.

Kalau rekanan itu seperti jasa konstruksi dan pembangunan jalan. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang dikelola pemerintah pusat dan Pemkab Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Kalau dari struktur penerimaan, yang terbesar dari jasa administrasi pemerintahan.

Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Nah, industri pariwisata juga bagian dari WP yang ada di KPP Pratama Ruteng. Industri pariwisata berkembang di Labuan Bajo dan ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, kemudian jasa wisata bahari dan restoran.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, DJP dan KPK Susun Kerja Sama

Sektor industri pariwisata ini mulai berkembang sejak digelarnya Sail Komodo 2013 dan setelah itu sejak ditetapkan Labuan Bajo sebagai daerah sebagai New Bali atau Next Bali untuk pengembangan wisata prioritas premium.

Bagaimana kinerja KPP Pratama Ruteng tahun ini?
Kami tahun ini mendapatkan target Rp321 miliar dan meningkat dari tahun lalu yang targetnya Rp307 miliar. Sampai hari ini (13/11/2019) tercapai 68,8%. Kami optimistis bisa mencapai target 100%. Tahun lalu kita mencapai target 85% dan per November 2018 penerimaan itu baru terkumpul 61%.

Karakteristik penerimaan di Ruteng mirip dengan Bea Cukai, meningkat pada akhir tahun. Hal ini karena belanja proyek pemerintah pada triwulan IV, banyak lelang pada triwulan III. Penerimaan ini akan meningkat karena proyek itu dibayar. Jadi, kami yakin tahun 2019 ini akan mencapai 100%.

Baca Juga: Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

Sumber penerimaan lain datang dari perdagangan, termasuk perdagangan hasil bumi. Manggarai ini sentra komoditas kopi, mede, cengkeh, vanili dan kemiri dan itu dijual ke luar Manggarai. Dari sana kami mengenakan PPN untuk pedagang yang transaksinya lebih dari Rp4,8 miliar selama setahun.

Bagaimana strategi ke depan?
Kami selalu melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk mencari tambahan wajib pajak baru, khususnya untuk WP orang pribadi nonkaryawan. Di sini banyak pengusaha kecil, menengah dan pengusaha yang banyak bermunculan di wilayah kami.

Strateginya kami padukan. Pertama, tentu penyuluhan. Kami imbau dan lakukan penyisiran ke sentra-sentra ekonomi. Kami cari wajib pajak yang belum terdata, kami sisir ke lapangan. Bagi yang tidak mau mendaftarkan diri kami lakukan secara jabatan, termasuk untuk yang sektor pariwisata.

Baca Juga: Seminar Pajak dan SDGs di Universitas Indonesia

Bagaimana penerapannya untuk sektor pariwisata?
Kami mencari data ketiga, misalnya dari internet, syahbandar dan dinas terkait seperti perhubungan, dan kami dapatkan datanya. Sebagian besar mereka masuk lewat imbuan, baru setelah itu masuk ke sosialisasi. Memang, kontribusi penerimaannya masih kecil, lebih banyak dari belanja dan rekanan.

Sekarang ini untuk sektor pariwisata ada banyak pola untuk jenis kapal yacht. Mereka hanya sekadar singgah, ada juga kapal dimiliki orang luar Labuan Bajo. Lalu ada kapal milik perusahaan yang didirikan di Labuan Bajo, mereka semua masuk radar. Jadi, kami imbau membayar pajak di Labuan Bajo. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Berupaya Jaga Shortfall Tidak Lebih Rp200 Triliun
Topik : KPP Ruteng, penerimaan pajak, wawancara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 13 Juni 2016 | 19:59 WIB
YUSTINUS PRASTOWO:
Senin, 06 Juni 2016 | 20:11 WIB
YUNUS HUSEIN:
Kamis, 25 Oktober 2018 | 16:17 WIB
WAKIL KETUA APINDO SIDDHI WIDYAPRATHAMA
Jum'at, 14 Oktober 2016 | 16:49 WIB
VOKHID URINOV:
berita pilihan
Kamis, 05 September 2019 | 17:00 WIB
CHAIRMAN OF THE FORUM ON ECONOMIC AND FISCAL POLICY, RAMON DWARKASING
Senin, 19 Agustus 2019 | 07:00 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2019—2024 SRI WAHYUNI SUJONO
Senin, 19 Agustus 2019 | 07:00 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2019—2024 MOCHAMAD SOEBAKIR
Senin, 19 Agustus 2019 | 07:00 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2019—2024 EDDY FAISAL
Senin, 19 Agustus 2019 | 07:00 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2019—2024 TJHAI FUNG NJIT (DAVID)
Senin, 05 Agustus 2019 | 15:19 WIB
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I DJP ARIF YANUAR:
Senin, 22 Juli 2019 | 17:13 WIB
KETUA UMUM APRINDO ROY N. MANDEY:
Selasa, 23 April 2019 | 14:00 WIB
KEES VAN RAAD:
Senin, 18 Maret 2019 | 15:28 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II EDI SLAMET IRIANTO
Senin, 04 Maret 2019 | 15:38 WIB
ABDUL WAHID: