Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Kalau Sudah Bayar Pajak Kewajiban WP Selesai? DJP: Mohon Maaf Belum

A+
A-
11
A+
A-
11
Kalau Sudah Bayar Pajak Kewajiban WP Selesai? DJP: Mohon Maaf Belum

Ilustrasi kantor pusat DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali kewajiban wajib pajak tidak hanya sampai pada pembayaran pajak, tetapi juga melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan selain mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak, ada lagi kewajiban melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

“Ini yang menurut kami kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Kadang-kadang kita [wajib pajak] merasa ‘[penghasilan] saya sudah dipotong pajaknya, udah dong selesai urusannya’. Mohon maaf belum [selesai]. Jadi, satu lagi adalah melaporkan SPT,” katanya.

Baca Juga: Hingga Pukul 24.00 WIB, Semua Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses

Kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pelaporan SPT juga jangan sampai diartikan sebagai pelaporan penghasilan dan pajak terutang. Baca artikel ‘Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT’.

Pasal 1 UU KUP mendefinisikan SPT sebagai surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengapa SPT harus dilaporkan? Yon menjelaskan pelaporan SPT sangat penting untuk memastikan keseluruhan penghasilan memang sudah dikenai pajak. Dengan demikian, seluruh penghasilan sudah masuk ke dalam sistem pajak.

Baca Juga: Setor PPN Produk Digital Tidak Harus Pakai Rupiah, Ini Ketentuannya

“Siapa tahu ada penghasilan lain yang belum dilaporkan oleh si pemotong. Misalnya, pegawai tapi punya rumah kos-kosan. Nah, penghasilan kos-kosan ini kan enggak ada yang memotong pajaknya. Jadi, dilaporkan di SPT. Dikumpulkan semua, dihitung pajaknya, dan bayar sisanya saja yang belum dipajaki,” jelasnya.

Yon berujar saat ini otoritas tengah berusaha untuk mempermudah pelaporan pajak. Apalagi, DJP sudah melakukan uji coba pre-populated sehingga semua data sudah tercantum dalam sistem. Wajib pajak tinggal melihat dan mencocokkan. Jika ada yang data yang belum masuk bisa ditambahkan.

“Kita memang arahnya ke sana,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: DJP Sebut Aplikasi PPN PMSE Sudah Masuk Tahap Finalisasi
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, DJP, SPT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 01 Juli 2020 | 12:18 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 01 Juli 2020 | 11:55 WIB
PER-10/PJ/2020
Rabu, 01 Juli 2020 | 10:58 WIB
PER-12/PJ/2020
Rabu, 01 Juli 2020 | 09:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 07:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Minggu, 05 Juli 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 04 Juli 2020 | 15:01 WIB
KOTA BOGOR
Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:01 WIB
LAPORAN WHO
Sabtu, 04 Juli 2020 | 13:01 WIB
ANDI BACHTIAR YUSUF:
Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sabtu, 04 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK