Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kalau Sudah Bayar Pajak Kewajiban WP Selesai? DJP: Mohon Maaf Belum

A+
A-
11
A+
A-
11
Kalau Sudah Bayar Pajak Kewajiban WP Selesai? DJP: Mohon Maaf Belum

Ilustrasi kantor pusat DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali kewajiban wajib pajak tidak hanya sampai pada pembayaran pajak, tetapi juga melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan selain mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak, ada lagi kewajiban melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

“Ini yang menurut kami kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Kadang-kadang kita [wajib pajak] merasa ‘[penghasilan] saya sudah dipotong pajaknya, udah dong selesai urusannya’. Mohon maaf belum [selesai]. Jadi, satu lagi adalah melaporkan SPT,” katanya.

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pelaporan SPT juga jangan sampai diartikan sebagai pelaporan penghasilan dan pajak terutang. Baca artikel ‘Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT’.

Pasal 1 UU KUP mendefinisikan SPT sebagai surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengapa SPT harus dilaporkan? Yon menjelaskan pelaporan SPT sangat penting untuk memastikan keseluruhan penghasilan memang sudah dikenai pajak. Dengan demikian, seluruh penghasilan sudah masuk ke dalam sistem pajak.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

“Siapa tahu ada penghasilan lain yang belum dilaporkan oleh si pemotong. Misalnya, pegawai tapi punya rumah kos-kosan. Nah, penghasilan kos-kosan ini kan enggak ada yang memotong pajaknya. Jadi, dilaporkan di SPT. Dikumpulkan semua, dihitung pajaknya, dan bayar sisanya saja yang belum dipajaki,” jelasnya.

Yon berujar saat ini otoritas tengah berusaha untuk mempermudah pelaporan pajak. Apalagi, DJP sudah melakukan uji coba pre-populated sehingga semua data sudah tercantum dalam sistem. Wajib pajak tinggal melihat dan mencocokkan. Jika ada yang data yang belum masuk bisa ditambahkan.

“Kita memang arahnya ke sana,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Kepatuhan Formal Lapor SPT Tahunan Tumbuh 6% di Wilayah Ini

Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, DJP, SPT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:35 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Penting untuk Wajib Pajak, Kelola Risiko Kepatuhan Anda

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:46 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Pemetaan Kepatuhan Pajak Perlu Diikuti Pemberian Kepastian bagi WP

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Setoran Pajak Kanwil DJP Ini Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional