Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Cairkan Restitusi Rp1,4 Triliun

A+
A-
4
A+
A-
4
Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Cairkan Restitusi Rp1,4 Triliun

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Perusahaan judi Inggris, Rank Group, memenangkan sengketa pajak dan akan memperoleh pengembalian PPN senilai £77,5 juta atau setara Rp1,4 triliun.

Rank Group memenangkan sengketa pajak dengan HMRC saat Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa. Kasus PPN tersebut bergulir di Pengadilan Uni Eropa sejak 2011.

"Rank Group akan menerima pengembalian pajak sejumlah £77,5 juta ditambah bunga dari HMRC setelah memenangkan kasus PPN pada Juni 2021," tulis keterangan perusahaan dikutip pada Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Kasus sengketa pajak bermula dari perbedaan perlakukan PPN atas 2 jenis mesin slot judi. Panduan PPN Uni Eropa menyatakan mesin slot judi dibebaskan dari pungutan PPN.

Namun, HMRC tetap memungut PPN atas salah satu mesin judi. Perusahaan menilai otoritas tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan PPN dan melayangkan gugatan ke pengadilan Uni Eropa.

"Operasional kedua mesin taruhan sama dan HMRC memperlakukannya secara berbeda untuk tujuan pajak yang melanggar arahan aturan PPN Uni Eropa," terang perusahaan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Kasus sengketa pajak tersebut berjalan panjang hingga pengadilan mengeluarkan putusan pada 30 Juni 2021. Isi putusan pengadilan kamar pajak mendukung gugatan Rank Group.

Namun demikian, pengadilan tidak menyebutkan nilai PPN yang wajib dikembalikan HMRC. Amar putusan menetapkan bahwa para pihak yang bersengketa diberikan waktu selama 56 hari untuk menentukan jumlah PPN yang dikembalikan.

HMRC kemudian menerima putusan tersebut tidak mengajukan banding. Kesepakatan pengembalian PPN tercapai pada 22 November 2021 dengan perincian nilai restitusi £77,5 juta dan ditambah bunga sekitar £5,5 juta.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

"Keduanya [bunga dan restitusi PPN] akan dikenakan PPh badan sebesar 19%," tulis keterangan Rank Group dikutip dari Tax Notes International. (sap)

Topik : pajak internasional, PPN, VAT, Inggris, pajak hiburan, judi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak