BERITA TERKINI
Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya. (foto: Humas Kota Bandung)
BANDUNG, DDTCNews—Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menyediakan sejumlah keringanan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya mengatakan relaksasi pembayaran PBB tahun ini antara lain tidak menaikkan Nilai Ketetapan Tagihan PBB 2020, sehingga tagihan sama seperti tahun lalu.
“Meskipun NJOP naik, tetapi kami memberikan stimulus 100% supaya tagihan PBB 2019 tetap. Biasanya kalau NJOP naik, PBB juga naik. Tahun ini sengaja kami berikan stimulus 100%,” ucap Arief dalam keterangan resminya, Selasa (19/5/2020).
Kemudian, BPPD juga memberikan keringanan kepada warga yang memiliki Nilai Ketetapan Tagihan rumah tinggal di bawah Rp100.000. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar tagihan PBB, khusus untuk tahun ini.
“Tagihan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tetap kami serahkan karena itu banyak kepentingan bagi mereka. Kalaupun mereka tidak tersampaikan informasi ini, kalau mau bayar itu sudah blokir,” tuturnya.
Keringanan lainnya adalah pembebasan pembayaran PBB untuk para veteran, pejuang, dan pembela kemerdekaan serta penerima tanda jasa Bintang Gerilya. Untuk mendapat insentif itu, wajib pajak perlu mengajukan permohonan.
“Pengajuannya itu memperlihatkan SK veteran, KTP dan kalau bisa disertai foto diri bahwa yang bersangkutan masih ada, ini bisa diajukan. Kalau ke anak tidak bisa, kalau janda atau dudanya masih kami layani selama memiliki SK Veteran,” jelas Arief.
Keringanan pembayaran juga diberikan bagi warga yang menunggak PBB mulai 1993 hingga 2018. Wajib pajak yang memiliki piutang di tahun tersebut akan dibebaskan dari sanksi denda, sehingga hanya membayar kewajiban pokoknya saja.
“Piutang sanksi administratif dari 1993 sampai 2018 itu kami bebaskan, itu berlaku sampai Desember 2020, kami tunggu pokoknya. Dendanya yang kami hapuskan,” tutur Arief.
Dia juga menambahkan warga sudah bisa membuka tabungan PBB (t-PBB) di Bank BJB. Ini merupakan tabungan khusus untuk melayani pembayaran PBB secara otomatis yang ditarik langsung dari saldo pemilik rekening.
“Nanti pada saatnya apabila saldo cukup akan terpotong sehingga menghindari lupa dan lainnya, karena satu hari saja akan terkena denda 2 persen. Jadi ini digunakan untuk antisipasi, nanti apabila saldo tidak cukup dari bank akan memberi informasi,” bebernya.
Selain memberikan keringanan beban pembayaran, jatuh tempo pembayaran PBB juga dilonggarkan. Dari yang biasanya batas akhir pembayaran 30 September, kini dimundurkan menjadi 31 Oktober.
“Kami melihat dengan keadaan situasi ekonomi terganggu, mudah-mudahan di 31 Oktober kegiatan ekonomi di Kota Bandung sudah agak normal,” jelas Arief. (rig)
