Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Jokowi Wacanakan Holding BUMN Pariwisata dan Penerbangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Wacanakan Holding BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Presiden Joko Widodo. (foto: hasil tangkapan dari media sosial)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo berencana membentuk holding atau menggabungkan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pariwisata dan penerbangan agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan.

Jokowi menilai perbaikan sektor pariwisata dan penerbangan perlu dilakukan menyeluruh agar pemulihan ekonomi bisa optimal. Dengan holding BUMN, ia meyakini kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia makin meningkat.

"Kemungkinan [ada] penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya semakin kelihatan. Fondasi ekonomi di sektor pariwisata akan semakin kokoh dan berlari lebih cepat lagi,” katanya saat membuka rapat terbatas, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Menurut presiden, setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki layanan pariwisata dan penerbangan di Indonesia. Pertama, menyederhanakan airlines hub yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi menilai airlines hub di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata karena berada di 30 bandara internasional. Menurutnya, efektivitas airlines hub tersebut perlu dievaluasi karena bandara internasional di negara lain juga tidak sebanyak Indonesia.

Lalu lintas penerbangan internasional juga saat ini terpusat di empat bandara saja, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu. Keempat bandara tersebut mengambil porsi 90% lalu lintas penerbangan internasional.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

Kedua, Jokowi ingin bandara superhub dapat segera ditentukan agar aktivitas penerbangan internasional bisa terpusat di sana. Terdapat 8 bandara yang potensial dijadikan superhub di antaranya Soekarno-Hatta.

Kemudian, Bandara Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Sepinggan, Hasanuddin, Internasional Yogyakarta, dan Sam Ratulangi. "Ini dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan karakteristik wilayahnya," ujar presiden.

Ketiga, Jokowi menginginkan manajemen tata kelola ekosistem pariwisata dan penerbangan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Integrasi layanan akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Baca Juga: Disetujui Banggar, RUU APBN 2021 Dibawa Ke Rapat Paripurna

"Ini yang nggak pernah dilakukan. Mulai dari manajemen airlines, manajemen bandara, manajemen layanan penerbangan, yang tersambung tentu saja dengan manajemen destinasi, manajemen hotel dan perjalanan, bahkan sampai pada manajemen produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah membuat geliat sektor pariwisata dan transportasi terpuruk. Angka kunjungan wisatawan mancanegara kuartal II/2020 hanya 482.000 orang. Jumlah tersebut turun 87% dari periode yang sama tahun lalu. (rig)

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021
Topik : presiden jokowi, holding bumn, sektor pariwisata, penerbangan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 15:43 WIB
LATVIA
Rabu, 23 September 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: