Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Jokowi Minta Serapan Belanja Negara Dikebut, Termasuk untuk UMKM

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Minta Serapan Belanja Negara Dikebut, Termasuk untuk UMKM

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk fokus menyelesaikan penyerapan anggaran pemerintah pada akhir tahun yang tersisa kurang dari 1,5 bulan.

Jokowi mengatakan terdapat sejumlah pos anggaran pemerintah yang realisasi serapannya masih kecil. Menurutnya, penyerapan belanja pada APBN dan APBD perlu dipercepat agar berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Saya minta ini agar dipercepat. Sudah November dan mau masuk ke Desember, jadi segera percepat realisasi APBN dan APBD," katanya, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Jokowi menuturkan kementerian, lembaga, dan pemda harus mampu untuk dapat lebih cepat dalam merealisasikan rencana belanja pada akhir tahun ini, terutama yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi.

Dia menyebut realisasi dana perlindungan sosial hingga saat ini baru terealisasi 77% dari DIPA. Kemudian, realisasi program padat karya baru mencapai 67%, sedangkan dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60%.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mendorong semua kementerian dan lembaga mempercepat serapan anggaran. Menurutnya, ada sejumlah pos anggaran yang akan direalisasikan pada sisa tahun ini.

Baca Juga: Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Misal, anggaran belanja di bidang bantuan sosial yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Selain itu, ada juga bantuan dana kepada dunia usaha dan belanja untuk membayar klaim pasien Covid-19.

Dia menyebut ada sekitar 713.900 pasien Covid-19 yang klaim perawatannya akan dibayar negara. Kemudian, pemerintah akan memberikan insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan, baik yang ada di pusat dan daerah melalui APBD.

Pada program perlindungan sosial, penyerapan anggaran akan dilakukan pada program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Baca Juga: Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Lalu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga akan memberikan bantuan produktif Rp600.000 kepada pelaku di bidang pariwisata untuk tiga kali pembayaran. Nanti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menentukan jumlah sasaran dan kriteria penerimanya.

"Ada anggaran untuk pariwisata, yaitu bantuan kepada para pelaku di bidang pariwisata berupa bantuan produktif atau tunai sebesar Rp600.000 untuk 3 kali pembayaran," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online
Topik : presiden jokowi, belanja negara, umkm, pemulihan ekonomi, menkeu sri mulyani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:30 WIB
MALAYSIA

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada di DJP Online, NPWP Tidak Perlu Dicetak

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh 5,44%, Begini Tanggapan Sri Mulyani

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat