Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

Presiden Joko Widodo (tengah). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung rencana pemerintah untuk membentuk kementerian baru dalam meningkatkan investasi sebagai salah satu cara dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan kementerian investasi akan mendukung agenda kerja Presiden Jokowi dalam meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

"Kementerian investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi langkah nyata pemerintah mendorong debirokratisasi dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Ajib menilai upaya mengamankan kinerja investasi sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi. Apalagi, investasi menopang lebih dari 30% PDB. Rencana pembentukan kementerian investasi juga sejalan dengan kebijakan deregulasi seperti diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurutnya, pemerintah akan memiliki instrumen kuat dalam menarik kegiatan investasi masuk ke Indonesia. Hadirnya kementerian tersebut juga membuat target investasi 2021 senilai Rp900 triliun dapat dicapai.

"Dengan target investasi tahun ini sejumlah Rp900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat," tuturnya.

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

Ajib menambahkan kegiatan investasi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemi yang belum selesai dan menjadi faktor utama kontraksi ekonomi.

"Sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya
Topik : hipmi, kementerian investasi, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak WP Belum Tergapai, Setoran Pajak Orang Pribadi Masih Minim