Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Jokowi Diminta Ubah Skema Penghitungan Royalti Musik di Pertokoan

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Diminta Ubah Skema Penghitungan Royalti Musik di Pertokoan

Perajin menyelesaikan pembuatan miniatur alat musik di rumah produksi Jhon's Drum, Desa Rancapetir, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (18/8/2021).  ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah ketentuan penghitungan royalti musik pada pertokoan.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan mekanisme penghitungan royalti musik di pertokoan selama ini menggunakan basis luas toko. Padahal, luas toko tidak selalu sebanding dengan jumlah kunjungan pelanggan, terutama saat pandemi Covid-19.

"Mekanisme perhitungan pengenaan royalti musik ini yang kami pertanyakan karena kalau diukur dari semua gerai atau pasar swalayan, ini yang menjadi nilainya signifikan," katanya, Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Roy mengatakan pemerintah perlu mengubah skema penghitungan royalti musik yang berlaku saat ini. Menurutnya, penghitungan royalti sebaiknya mempertimbangkan jumlah pelanggan yang datang karena mereka sebagai pendengar musik di pertokoan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 yang mengatur pengelolaan atas royalti hak cipta atas musik. Alasannya, perlu ada pemberian perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas musik.

Jokowi memberikan kewenangan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pada situs resminya, termuat pula Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 yang mengesahkan tarif royalti pada berbagai pemanfaatan musik secara komersial.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Pada lampiran beleid itu terdapat keputusan LMKN tentang tarif royalti musik di pertokoan, meliputi supermarket, pasar swalayan, kompleks pertokoan, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga, dan ruang pamer. Tarif royalti dihitung berdasarkan luas ruang pertokoan tiap meter persegi per tahun.

Menurut Roy, skema penghitungan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, royalti musik tetap akan dihitung normal walaupun ketika toko sedang sepi pengunjung.

"Yang mendengar musik itu adalah customer yang berjalan di gerai ritel modern atau pasar swalayan, bukan produk-produk yang dipajang. Kami berharap mekanismenya ini bisa diatur kembali," ujarnya.

Baca Juga: Realisasi Insentif Perpajakan PC-PEN 2022 Tembus Rp19,7 Triliun

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Jokowi telah mencatat masukan pengusaha mengenai skema penghitungan royalti musik di pertokoan. Menurutnya, Jokowi akan memerintahkan menteri untuk mengkaji ulang skema tersebut agar tidak memberatkan pelaku usaha.

"Bapak Presiden akan meminta kementerian teknis untuk menghitung ," katanya.

Airlangga menambahkan pemerintah berkomitmen untuk mendukung pemulihan sektor ritel dari tekanan pandemi Covid-19. Selain itu, Jokowi juga telah memintanya menyesuaikan sejumlah regulasi agar lebih fleksibel dan menguntungkan pengusaha. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Status Pandemi Covid-19 Belum Dicabut

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : royalti musik, royalti lagu, pajak musik, keuntungan musisi, royalti toko, pandemi, pemusik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PMK 6/2022

Berakhir September 2022, Ditjen Pajak Evaluasi Insentif PPN DTP Rumah

Senin, 22 Agustus 2022 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Proyek Ramah Lingkungan, Kemenkeu Singgung Lagi Insentif Fiskal

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T