Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jelaskan Soal Integritas, Sri Mulyani Ambil Isu Penurunan Pajak

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan publik merupakan buah dari proses politik. Namun, hal ini seharusnya tidak membuat para pemangku kebijakan harus berkompromi dan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.600 Triliun

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.600 Triliun
Topik : Sri Mulyani, tarif pajak, APBN
artikel terkait
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 19 April 2017 | 18:40 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Selasa, 07 November 2017 | 15:25 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
berita pilihan
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 19 April 2017 | 18:40 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Selasa, 07 November 2017 | 15:25 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Selasa, 06 Juni 2017 | 15:48 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Kamis, 27 September 2018 | 13:31 WIB
KULIAH HUKUM PAJAK-STHI JENTERA
Kamis, 08 Juni 2017 | 15:12 WIB
SEMINAR TRANSFER PRICING
Jum'at, 29 September 2017 | 17:29 WIB
FIA UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 07 Oktober 2017 | 17:35 WIB
FIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 17 September 2016 | 16:29 WIB
KERJA SAMA PENDIDIKAN