Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelaskan Soal Integritas, Sri Mulyani Ambil Isu Penurunan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan publik merupakan buah dari proses politik. Namun, hal ini seharusnya tidak membuat para pemangku kebijakan harus berkompromi dan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: DPR Minta Penjelasan Soal Pembiayaan Investasi Pemerintah 2020

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Gubernur Serukan Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: 'Pemda Masih Perlu Kewenangan dalam Menentukan Tarif Pajak Daerah'

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: DPR Minta Penjelasan Soal Pembiayaan Investasi Pemerintah 2020

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Gubernur Serukan Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: 'Pemda Masih Perlu Kewenangan dalam Menentukan Tarif Pajak Daerah'
Topik : Sri Mulyani, tarif pajak, APBN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
berita pilihan
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 19 September 2019 | 11:05 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN 2019
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Selasa, 26 Februari 2019 | 17:45 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Senin, 16 Oktober 2017 | 09:08 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
Selasa, 07 Mei 2019 | 11:03 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
Rabu, 02 Agustus 2017 | 09:50 WIB
UNIVERSITAS UNIVERSAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 17:02 WIB
UNIVERSITAS UDAYANA
Jum'at, 20 Januari 2017 | 18:02 WIB
UNIVERSITAS UDAYANA
Terpopuler