Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelaskan Soal Integritas, Sri Mulyani Ambil Isu Penurunan Pajak

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan publik merupakan buah dari proses politik. Namun, hal ini seharusnya tidak membuat para pemangku kebijakan harus berkompromi dan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk ‘Teori Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Indonesia’ di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN

Menurutnya, banyaknya pihak yang berkepentingan atas suatu kebijakan sering membuat ada pertentangan. Hal ini membuat proses penyusunan kebijakan merupakan proses negosiasi yang saling memengaruhi, bahkan terkadang terjadi trade-off.

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

“Karena dia political maka banyak proses interests. Kalau kelompok industri ingin pajak turun, kalau orang miskin ingin pajak naik biar dia bisa dapat manfaat. Semuanya punya interest dan bermuara di APBN,” ujarnya memberikan contoh, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari contoh tersebut, sambungnya, isu kenaikan atau penurunan pajak bisa dilihat dari persepsi yang berbeda dua stakeholder.Dalam kondisi ini, menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh mengorbankan integritas dan kredibilitas.

Menurutnya, salah satu seni dalam penyusunan kebijakan adalah saat otoritas masih bisa mengatur kebijakan fiskal secara penuh dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga. Realitas yang tidak mudah, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendesain APBN yang terbaik.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Fiscal policy is heavy political. Meskipun ada teknokratnya, Menteri Keuangannya dianggap ada teknokratnya tapi dia [kebijakan]nature-nya atau karakternya sangat political,” imbuhnya.

Bagaimanapun, proses politik yang harus dilalui. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan di kabinet dan memberi argumen yang logis dan membahasnya dengan DPR. Setelah itu, kebijakan dijalankan dan diberitahukan kepada masyarakat dan pasar karena semua itu adalah konstituen atau stakeholders. (kaw)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN
Topik : Sri Mulyani, tarif pajak, APBN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 19 September 2019 | 11:05 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN 2019
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
berita pilihan
Kamis, 07 Desember 2017 | 13:47 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Kamis, 30 Maret 2017 | 13:36 WIB
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Senin, 17 Juli 2017 | 10:07 WIB
SEMINAR NASIONAL
Minggu, 02 April 2017 | 11:53 WIB
PRPN STAN 2017
Senin, 03 April 2017 | 11:39 WIB
SEMINAR PAJAK-PKN STAN
Rabu, 08 Maret 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jum'at, 12 Mei 2017 | 16:45 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 29 Agustus 2017 | 12:01 WIB
KONFERENSI AKUNTANSI
Rabu, 17 Mei 2017 | 17:55 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 09 Oktober 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA