Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelaskan DNI ke Pelaku Usaha, Begini Rencana Darmin

1
1

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Relaksasi 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) masih mendapatkan resistensi dari pelaku usaha. Pemerintah siap untuk memberikan penjelasan secara mendetail.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kesiapannya untuk menjabarkan secara terperinci salah satu kebijakan dalam paket ekonomi XVI tersebut. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mendapatan pemahaman secara komprehensif.

“Sejak kemarin kami sudah menjelaskan secara panjang lebar kepada Kadin dan Hipmi [tentang DNI itu], dan katanya masih kurang,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/11/2018).

Baca Juga: Ini Saran Kadin Agar Ekonomi Tumbuh Lebih Cepat

Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) adalah kelompok pelaku usaha yang bersuara keras terkait dengan DNI itu. Poin kritik kedua lembaga tersebut lebih pada dibukanya investasi asing untuk sektor usaha kecil dan menengah.

Darmin menyatakan kesanggupannya untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam momen Rakernas Kadin yang akan dihelat 27 November 2018 di Solo. Pada momen itu, Kemenko Perekonomian akan memberikan sosialisasi komprehensif kepada pelaku usaha.

Harapannya, sambung Darmin, pada kesempatan tersebut asimetri informasi terkait dengan relaksasi daftar negatif investasi dapat direduksi. Pasalnya, kebijakan tersebut bukan untuk membuka keran investasi besar-besaran kepada asing.

Baca Juga: Menko Darmin Sebut Super Tax Deduction Indonesia Lebih Menarik

“Kita akan jelaskan, sekarang saya bikin daftar satu-satu untuk dijelaskan, supaya jelas dan puas,” tukas mantan Dirjen Pajak ini.

Selain itu, Darmin meyakinkan bahwa pelaku usaha juga diberikan ruang diskusi terkait dengan hasil sosialisasi tersebut. Kelak, hasil dari diskusi itu akan digunakan untuk merumuskan ulang kebijakan relaksasi daftar negatif investasi.

Ia menambahkan sebetulnya kegaduhan terkait dengan DNI ini tidak perlu dilanjutkan. Energi yang ada seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekonomi nasional agar dapat bertahan dalam suasana ketidakpastian global saat ini.

Baca Juga: Soal Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, Ini Kata Pengusaha

“Kami akan kaji bersama-sama setelah sosialisasi. Setelah itu hasilnya yang akan kita naikkan ke presiden,” imbuhnya. (Bsi)

“Sejak kemarin kami sudah menjelaskan secara panjang lebar kepada Kadin dan Hipmi [tentang DNI itu], dan katanya masih kurang,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/11/2018).

Baca Juga: Ini Saran Kadin Agar Ekonomi Tumbuh Lebih Cepat

Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) adalah kelompok pelaku usaha yang bersuara keras terkait dengan DNI itu. Poin kritik kedua lembaga tersebut lebih pada dibukanya investasi asing untuk sektor usaha kecil dan menengah.

Darmin menyatakan kesanggupannya untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam momen Rakernas Kadin yang akan dihelat 27 November 2018 di Solo. Pada momen itu, Kemenko Perekonomian akan memberikan sosialisasi komprehensif kepada pelaku usaha.

Harapannya, sambung Darmin, pada kesempatan tersebut asimetri informasi terkait dengan relaksasi daftar negatif investasi dapat direduksi. Pasalnya, kebijakan tersebut bukan untuk membuka keran investasi besar-besaran kepada asing.

Baca Juga: Menko Darmin Sebut Super Tax Deduction Indonesia Lebih Menarik

“Kita akan jelaskan, sekarang saya bikin daftar satu-satu untuk dijelaskan, supaya jelas dan puas,” tukas mantan Dirjen Pajak ini.

Selain itu, Darmin meyakinkan bahwa pelaku usaha juga diberikan ruang diskusi terkait dengan hasil sosialisasi tersebut. Kelak, hasil dari diskusi itu akan digunakan untuk merumuskan ulang kebijakan relaksasi daftar negatif investasi.

Ia menambahkan sebetulnya kegaduhan terkait dengan DNI ini tidak perlu dilanjutkan. Energi yang ada seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekonomi nasional agar dapat bertahan dalam suasana ketidakpastian global saat ini.

Baca Juga: Soal Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, Ini Kata Pengusaha

“Kami akan kaji bersama-sama setelah sosialisasi. Setelah itu hasilnya yang akan kita naikkan ke presiden,” imbuhnya. (Bsi)

Topik : daftar negatif investasi, Darmin, Kadin, Hipmi
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP