PEMILU 2024

Jelang Debat Capres, KPU Larang Pendukung Bawa Alat Peraga Kampanye

Dian Kurniati | Senin, 11 Desember 2023 | 17:30 WIB
Jelang Debat Capres, KPU Larang Pendukung Bawa Alat Peraga Kampanye

Ilustrasi. Sejumlah pekerja menyiapkan alat peraga kampanye (APK) yang akan dipasang di Jalan Batua Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (28/11/2023). ANTARA FOTO/Hasrul Said/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pendukung paslon capres-cawapres pada pemilu 2024 yang hadir di arena debat dilarang membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye.

Ketua Hasyim Asy'ari mengatakan pelarangan membawa atribut kampanye menjadi salah satu tata tertib pelaksanaan debat capres-cawapres. Meski demikian, pengecualian tetap diberikan untuk atribut kampanye yang melekat di tubuh.

"Satu-satunya yang boleh, pengecualiannya, adalah atribut yang melekat di tubuh atau pakaian lah. Yang lain-lain tidak diperbolehkan," katanya, Senin (11/12/2023).

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Hasyim menuturkan pendukung capres-cawapres harus mematuhi tata tertib selama berada di arena debat. KPU juga akan memastikan tidak ada pendukung paslon yang membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye di area debat.

Dia menjelaskan tim KPU juga bakal melakukan pemeriksaan atau sterilisasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibawa pendukung sebelum memasuki arena debat.

Sementara itu, Anggota KPU August Mellaz menjelaskan setiap paslon akan memperoleh 75 undangan untuk menghadiri debat secara langsung. Menurutnya, capres-cawapres serta pimpinan partai politik akan memperoleh undangan tersendiri.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

"Sebanyak 75 undangan ini di luar calon dan ketua-sekjen parpol," ujarnya.

Debat capres-cawapres akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Debat pertama akan digelar untuk capres di halaman kantor pusat KPU, pada 12 Desember 2023.

Tema debatnya pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu