Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN

Pertanyaan

Perusahaan kami bergerak dalam bidang freight forwarding dan saat ini permintaan terhadap layanan kami meningkat pesat. Oleh sebab itu, kami membutuhkan tenaga kerja baru untuk memenuhi permintaan tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, kami mengadakan perjanjian dengan PT XXX untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan. PT XXX hanya menyediakan tenaga kerja sesuai kriteria yang dibutuhkan tanpa memberikan jasa lainnya. Dengan demikian, tenaga kerja tersebut akan bekerja sesuai dengan instruksi kami untuk selanjutnya menjadi pegawai tetap perusahaan kami. Lebih lanjut, kami juga melakukan pembayaran gaji dan pemotongan PPh Pasal 21 atas tenaga kerja tersebut. 

Pertanyaannya, apakah kami harus melakukan pemungutan PPN kepada PT XXX?

Pandu, Yogyakarta.

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami. Sebagaimana kita ketahui, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan UU PPN) mengatur jenis-jenis penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN (negative list). Dengan demikian, seluruh barang dan jasa merupakan objek PPN kecuali barang dan jasa yang termasuk dalam negative list tersebut.

Salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) huruf ‘k’ UU PPN, yaitu jasa tenaga kerja. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN (selanjutnya disebut dengan PP-1) mengatur bahwa kriteria barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan mengenai kriteria jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam PMK 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN (selanjutnya disebut dengan PMK-83). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK-83 mengatur bahwa jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN, yaitu.

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Sehubungan dengan transaksi pada perusahaan Bapak, Pasal 3 ayat (3) PMK-83 mengatur tentang kriteria-kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN, yaitu.

1. Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan jasa lainnya;
2. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
3. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
4. Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak terutang PPN harus memenuhi 4  kriteria di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi oleh perusahaan Bapak maka jasa penyediaan tenaga kerja tersebut terutang PPN. Berikut ini adalah tabel ringkasan pengujian tersebut.

Tabel 1 Analisis atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa tenaga kerja yang disediakan oleh PT XXX kepada perusahaan Bapak memenuhi seluruh kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja ini tidak terutang PPN dan Bapak tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Demikian jawaban yang kami berikan dan semoga dapat membantu Bapak, terimakasih. (Disclaimer)