Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jasa Kesehatan Dapat Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Daftarnya

A+
A-
4
A+
A-
4
Jasa Kesehatan Dapat Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Daftarnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN kepada jasa kesehatan medis melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jasa kesehatan menjadi salah satu jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR pun sepakat memberikan fasilitas pembebasan PPN setelah kelompok jasa tersebut dikeluarkan dari barang dan jasa yang mendapat pengecualian PPN.

"Jasa kesehatan [menjadi] kebutuhan masyarakat banyak, dan ini tidak dikenakan PPN," kata Sri Mulyani melalui konferensi video, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

UU HPP, ujar Sri Mulyani, mengatur perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Meski demikian, langkah perluasan basis PPN itu tetap pertimbangkan asas keadilan. Karenanya, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak mendapat fasilitas pembebasan.

Ketentuan mengenai pengecualian pengenaan PPN tetap diatur dalam Pasal 4A UU HPP. Sementara pemberian fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN, diatur dalam Pasal 16B.

Pada UU PPN, jasa pelayanan kesehatan medis masuk dalam kelompok jasa yang dikecualikan dari PPN. Namun dengan UU HPP, kelompok itu dikeluarkan dari pengecualian PPN tetapi memperoleh fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Dalam penjelasan UU HPP, diperinci jasa pelayanan kesehatan medis yang memperoleh fasilitas meliputi jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional dan jasa kesehatan tertentu. Sementara itu, jasa kesehatan tertentu yang dimaksud terdiri dari jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; serta jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.

Kemudian, fasilitas PPN juga dapat diberikan kepada jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; serta jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. (sap)

Baca Juga: Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Topik : UU HPP, RUU KUP, RUU HPP, PPh, PPN, Sri Mulyani, jasa kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:11 WIB
WEBINAR FIA UI

Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:37 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis, Tax Center PKN STAN Gelar Webinar Perpajakan Soal UU HPP

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP