AMERIKA SERIKAT

Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Juni 2021 | 15:00 WIB
Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Jaksa Agung AS Merrick Garland. (foto: usatoday.com/Kevin Dietsch)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Jaksa Agung AS Merrick Garland bersumpah akan melacak pihak yang telah membocorkan data dan informasi wajib pajak seperti Warren Buffet, Elon Musk, dan Jeff Bezos kepada ProPublica.

"Saya berjanji kepada Anda, itu akan menjadi prioritas saya," kata Garland kepada para anggota Senat AS, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Garland menuturkan kebocoran data para wajib pajak tersebut mengingatkan dirinya pada skandal Watergate pada 1974 di bawah pemerintahan Presiden AS Richard Nixon.

Baca Juga:
Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kala itu, Nixon menyalahgunakan data wajib pajak di Internal Revenue Service (IRS) untuk menindak musuh politiknya. Secara diskriminatif, Nixon menggunakan data SPT untuk melawan musuh-musuh politiknya.

"Ini masalah yang sangat serius. Setiap orang memiliki hak atas kerahasian data dan informasi pajaknya," ujar Garland seperti dilansir cnbc.com.

ProPublica baru-baru ini merilis pemberitaan tentang jumlah pajak yang dibayar oleh orang-orang terkaya AS, mulai dari Warren Buffett, CEO Tesla Elon Musk, CEO Amazon Jeff Bezos, hingga George Soros.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Dari data tersebut, ProPublica mencatat 25 orang terkaya AS ternyata membayar pajak yang sangat minim jika dibandingkan dengan pertumbuhan kekayaan mereka.

ProPublica mengaku tidak mengetahui identitas dari pihak yang membocorkan data dan informasi perpajakan 25 orang terkaya AS tersebut. ProPublica bahkan tidak meminta informasi tersebut kepada pihak yang membocorkan.

ProPublica juga menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan data dan informasi yang diterima adalah informasi yang akurat, di antaranya dengan menghubungi 25 orang kaya AS untuk dimintai klarifikasi.

Meski ketentuan pajak AS melarang setiap pihak untuk membocorkan SPT atau data yang terkandung dalam SPT, ProPublica memandang informasi perpajakan yang mereka peroleh perlu dipublikasikan kepada masyarakat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?