Jaga Integritas Pasar, Tidak Ada Burden Sharing Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews - Untuk menjaga integritas pasar, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan melanjutkan skema burden sharing di mana BI membeli surat berharga negara melalui private placement untuk pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan otoritas fiskal dan moneter sudah menjanjikan kepada investor bahwa kebijakan burden sharing ini hanya berlaku pada 2020 dan tidak berlanjut pada 2021.

Menurutnya, integritas pasar sangat penting untuk dijaga mengingat 80% utang pemerintah saat ini bersumber dari surat berharga negara (SBN) , bukan pinjaman.

"80% utang kita adalah SBN, jadi pemerintah berkepentingan untuk menjaga kenyamanan pemegang SBN. Integritas pasar ini yang menjadi pilar salah satu pilar pemulihan ekonomi selain menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Febrio, Rabu (19/8/2020).

Menurut Febrio, kepercayaan pasar atas otoritas fiskal dan moneter perlu dijaga. Jangan sampai ekonomi bisa tumbuh cepat akibat operasi fiskal moneter tetapi mengakibatkan adanya volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan.

Peranan BI dalam pembiayaan utang adalah sebagai standby buyer, yakni membeli SBN yang tidak dibeli oleh swasta dalam setiap lelang SBN sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua otoritas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I Menkeu dan Gubernur BI.

Pada Pasal 23 ayat 1 dari RUU APBN 2021, tertuang pemerintah masih dapat menerbitkan SBN dengan tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan UU No. 2/2020. Penerbitan SBN dengan tujuan tertentu ini termasuk pembelian SBN oleh BI pada pasar perdana.

Pada ayat 2, penerbitan SBN dengan tujuan tertentu beserta pembeliannya oleh BI di pasar perdana harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, inflasi, jenis SBN, dan kesinambungan keuangan pemerintah dengan BI.

Tahun depan, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau 5,5% dari PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp1.039,2 triliun yang setara dengan 6,34% PDB.

Pembiayaan utang diperkirakan turun tipis dari sebesar Rp1.220,5 triliun pada 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 menjadi Rp1.142,5 triliun pada RAPBN 2021. (Bsi)