Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jadi Pemimpin Dewan, Negara Ini Dorong CbCR Bisa Diakses Publik

A+
A-
1
A+
A-
1
Jadi Pemimpin Dewan, Negara Ini Dorong CbCR Bisa Diakses Publik

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Agenda transparansi pajak menjadi salah satu target Portugal sebagai pemegang kursi kepresidenan Dewan Uni Eropa pada tahun ini.

Dalam agenda kerja Portugal yang terbit pada 1 Januari 2021 menyebutkan kebijakan prioritas dalam bentuk transparansi pajak adalah membuka data laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) perusahaan multinasional kepada publik.

"Kepresidenan Portugal mengarahkan negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan politik tentang proposal laporan per negara perusahaan multinasional kepada publik," tulis laporan agenda kerja Portugal, dikutip Senin (11/1/2021).

Baca Juga: Irlandia Cs Tolak Proposal Transparansi Perusahaan Multinasional di UE

Proposal CbCR yang bisa diakses publik sesungguhnya merupakan agenda lama Komisi Eropa sejak April 2016. Proposal tersebut memaksa perusahaan multinasional mengungkapkan detail pendapatan, jumlah karyawan dan jumlah pajak yang dibayar di setiap negara Uni Eropa.

Namun demikian, proposal tersebut banyak mendapatkan penolakan. Pada pembahasan level menteri periode Desember 2019, belasan negara seperti Austria, Siprus, Irlandia, Luksemburg, Malta dan Swedia menolak proposal CbCR publik lantaran bisa menggerus daya saing ekonomi.

Selain soal agenda transparansi pajak, prioritas kerja Portugal sebagai pemimpin Dewan Uni Eropa hingga Juni 2021 antara lain mendorong kebijakan pajak karbon dan energi ramah lingkungan, serta memodernisasi aturan perpajakan internasional.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata Kelautan, PPN Jasa Sewa Kapal Pesiar Dihapus

"Kepresidenan Portugal akan mengatasi tantangan perpajakan Eropa melalui dukungan terhadap perpajakan ekonomi digital yang adil dan efisien," sebut Pemerintah Portugal.

Portugal juga berencana memperkuat pengawasan jasa keuangan untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rencana kerja ini menyangkut koordinasi intelijen keuangan yang lebih kuat antarnegara Uni Eropa dan memperkuat regulasi dalam pengawasan.

"Kebijakan pajak diarahkan agar sejalan dengan tujuan dekarbonisasi dan transisi menuju ekonomi yang kompetitif dan netral karbon sehingga dapat mendorong ekonomi yang berkelanjutan," kata pemerintah seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Topik : portugal, uni eropa, CbCR publik, pajak digital, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Februari 2021 | 16:00 WIB
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:00 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 19 Februari 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM
Jum'at, 19 Februari 2021 | 11:45 WIB
SELANDIA BARU
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK