Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Jadi Landasan Persetujuan Ekspor Impor, Jokowi Terbitkan Perpres Baru

A+
A-
5
A+
A-
5
Jadi Landasan Persetujuan Ekspor Impor, Jokowi Terbitkan Perpres Baru

Tampilan awal salinan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 32/2022 yang mengatur tentang neraca komoditas.

Neraca komoditas adalah data mengenai konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk serta industri dalam kurun waktu tertentu yang berlaku secara nasional.

"Neraca komoditas ... berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor," bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres 32/2022, dikutip Kamis (24/2/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Selain berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan persetujuan ekspor dan impor, neraca komoditas juga menjadi acuan data situasi konsumsi dan produksi komoditas secara nasional, serta acuan data kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional.

Neraca komoditas harus memuat data yang lengkap dan akurat mengenai kebutuhan bahan baku atau bahan penolong yang dibutuhkan industri, kebutuhan barang konsumsi, kebutuhan komoditas selain untuk bahan baku atau bahan penolong, persediaan komoditas, dan hasil produksi komoditas.

Neraca komoditas disediakan dalam sistem nasional neraca komoditas (SNANK). Untuk diketahui, SNANK adalah subsistem dari Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk proses penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas.

Baca Juga: Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Pada 2021, komoditas yang persetujuan ekspor dan impornya dilakukan dengan berdasarkan neraca komoditas, antara lain beras, gula, daging lembu, pergaraman, dan perikanan.

Pada 2022, neraca komoditas menjadi dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor untuk komoditas selain beras, gula, daging lembu, pergaraman, dan perikanan.

Perpres 32/2022 telah diundangkan pada 21 Februari 2022 dan ditetapkan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan. (rig)

Baca Juga: UU Disahkan, Pajak Khusus untuk Para Penambang di Negara Ini Dihapus

Topik : perpres 32/2022, presiden jokowi, neraca komoditas, ekspor, impor, INSW, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati! Faktur Pajak yang Salah Kode Tidak Penuhi Syarat Formal

Kamis, 11 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Ajak Industri Kecil Manfaatkan Fasilitas Kepabeanan KITE

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober