PEREKONOMIAN INDONESIA

Istana Sebut Kinerja Ekonomi Domestik Masih Solid, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 22 April 2023 | 14:30 WIB
Istana Sebut Kinerja Ekonomi Domestik Masih Solid, Ini Alasannya

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (31/3/2023). World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan berada di level 4,9 persen atau cenderung melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang mencapai 5,31 persen. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kinerja perekonomian domestik masih cukup solid. Pemerintah mencatat beberapa indikator ekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang baik.

Moeldoko mencontohkan, pada Februari 2023, Purchasing Managers Index (PMI) masih terjaga di zona ekspansif senilai 51,2. Sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menguat di level 122,4. Begitu juga dengan penjualan ritel yang tumbuh 2,6% (year on year).

"Kinerja ekonomi domestik kita masih solid. Pemerintah optimis ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%," kata Moeldoko dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu, dikutip pada Sabtu (22/4/2023).

Baca Juga:
Bantuan Beras Jokowi Belum Sampai ke Sejumlah Daerah Kepulauan dan 3T

Moeldoko mengatakan sejak awal pemerintah memang cukup berhati-hati dalam menyusun kebijakan ekonomi. Apalagi, Indonesia tetap perlu mewaspadai dinamika ekonomi global.

Panglima TNI 2013-2015 tersebut juga mengingatkan soal fenomena penyusutan globalisasi (diminishing globalization) dan digitalisasi melesat (rising digitalization). Kedua paradigma tersebut, menurut Moeldoko, berpengaruh pada perkembangan perekonomian nasional ke depan.

"Di mana telah terjadi disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan bisnis yang semakin ketat," kata Moeldoko.

Baca Juga:
Resmikan Kereta Cepat, Jokowi Sebut Modernisasi Transportasi Publik

Selain itu, sambung Moeldoko, terjadi percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia. Pemerintah memperkirakan ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh hingga 8 kali lipat pada 2030, dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun.

“Ke depan pemimpin harus menguasai digital leadership. Sebuah studi menyebutkan, perusahaan dengan digital leadership mampu mencapai kinerja keuangan lebih baik, keterlibatan karyawan lebih dalam, dan budaya inklusifitasnya beragam,” pungkas Moeldoko. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Oktober 2023 | 10:45 WIB BANTUAN SOSIAL

Bantuan Beras Jokowi Belum Sampai ke Sejumlah Daerah Kepulauan dan 3T

Senin, 02 Oktober 2023 | 10:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Resmikan Kereta Cepat, Jokowi Sebut Modernisasi Transportasi Publik

Kamis, 28 September 2023 | 11:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 Arahan Jokowi Soal Integrasi Transportasi Publik, MRT Hingga Ojol

Rabu, 27 September 2023 | 16:30 WIB KEPPRES 24/2023

Perkuat Neraca Perdagangan, Presiden Jokowi Bentuk Satgas Ekspor

BERITA PILIHAN
Rabu, 04 Oktober 2023 | 10:30 WIB KOTA BLITAR

Telat Bayar PBB, 6.000 Wajib Pajak Bakal Kena Sanksi

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:51 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Terakhir Hari Ini, Yuk Isi Survei Pajak dan Politik DDTCNews

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:39 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Pahami Langkah Tepat Penyusunan Intercompany Agreement di Webinar Ini

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:35 WIB KURS PAJAK 04 OKTOBER 2023 - 10 OKTOBER 2023

Kurs Pajak Terbaru: Dolar AS Lanjutkan Penguatan Atas Rupiah

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:21 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Prepopulated dalam Pengisian SPT, Wajib Pajak Hanya Perlu Cek Data

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Catat! Aplikasi Siap Terbang DJBC Soetta Tak Bisa Diakses Sore Ini

Selasa, 03 Oktober 2023 | 18:07 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Pengisian SPT oleh Wajib Pajak akan Makin Mudah

Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:15 WIB REFORMASI BIROKRASI

RUU ASN Disahkan, Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Massal Honorer