Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Isi Kuliah Umum, Begini Pesan Menkeu untuk Mahasiswa RI di AS

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah umum untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Sejumlah pesan disampaikan terkait dengan kondisi perekonomian terkini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan kuliah umum dihadapan 150 mahasiswa Indonesia dan mengambil tempat di Columbia University, New York. Kondisi ekonomi nasional menjadi pembahasan utama.

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi dalam lima tahun terkahir memang penuh tantangan. Namun, hal tersebut dinilainya dapat dilalui dengan baik oleh pemerintah dan relatif lebih baik dari negara lain sesama emerging market.

Baca Juga: Ini 4 Aspek Kepastian Pajak Menurut IMF & OECD

"Dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi kita sudah jauh lebih baik, dan lebih berdaya tahan dari tahun 2013 (saat terjadi taper tantrum). Dibandingkan empat fragile country lain, Indonesia menjadi salah satu yang paling berdaya tahan di dunia," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/4/2019).

Walapun dinamika ekonomi cenderung membaik namun beberapa catatan diungkapkan Menkeu Sri Mulyani. Salah satunya adalah masih rendahnya prosentase penghasilan masyarakat yang ditabung.

Menurutnya, persentase penghasilan yang ditabung masyarakat Indonesia sebesar 30% belum ideal. Pasalnya, belum mencukupi untuk melakukan pembiayaan negara.

Baca Juga: Korupsi Berisiko Tekan Penerimaan Pajak, IMF: Batasi Diskresi Pejabat

"Saving rate di indonesia masih sekitar 30-33%. Kondisi ini masih di bawah sejumlah negara besar seperti Cina, meskipun lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Amerika latin," ungkapnya.

Salah satu tantangan rendahnya saving rate di Indonesia karena tidak dialokasikan kepada aset finansial. Saat ini investasi favorit masih berkutat pada physical asset seperti tanah, sehingga lebih sulit untuk dimanfaatkan bagi pendanaan investasi seperti infrastruktur.

"Padahal creative financing dengan pendanaan bukan hanya dari APBN sangatlah penting. Dalam rangka meningkatkan GDP growth dalam jangka panjang, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan industrialisasi dan sektor jasa," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi dalam lima tahun terkahir memang penuh tantangan. Namun, hal tersebut dinilainya dapat dilalui dengan baik oleh pemerintah dan relatif lebih baik dari negara lain sesama emerging market.

Baca Juga: Ini 4 Aspek Kepastian Pajak Menurut IMF & OECD

"Dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi kita sudah jauh lebih baik, dan lebih berdaya tahan dari tahun 2013 (saat terjadi taper tantrum). Dibandingkan empat fragile country lain, Indonesia menjadi salah satu yang paling berdaya tahan di dunia," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/4/2019).

Walapun dinamika ekonomi cenderung membaik namun beberapa catatan diungkapkan Menkeu Sri Mulyani. Salah satunya adalah masih rendahnya prosentase penghasilan masyarakat yang ditabung.

Menurutnya, persentase penghasilan yang ditabung masyarakat Indonesia sebesar 30% belum ideal. Pasalnya, belum mencukupi untuk melakukan pembiayaan negara.

Baca Juga: Korupsi Berisiko Tekan Penerimaan Pajak, IMF: Batasi Diskresi Pejabat

"Saving rate di indonesia masih sekitar 30-33%. Kondisi ini masih di bawah sejumlah negara besar seperti Cina, meskipun lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Amerika latin," ungkapnya.

Salah satu tantangan rendahnya saving rate di Indonesia karena tidak dialokasikan kepada aset finansial. Saat ini investasi favorit masih berkutat pada physical asset seperti tanah, sehingga lebih sulit untuk dimanfaatkan bagi pendanaan investasi seperti infrastruktur.

"Padahal creative financing dengan pendanaan bukan hanya dari APBN sangatlah penting. Dalam rangka meningkatkan GDP growth dalam jangka panjang, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan industrialisasi dan sektor jasa," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus
Topik : kebijakan ekonomi, IMF, sri mulyani
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK