KEBIJAKAN EKONOMI

Isi Kuliah Umum, Begini Pesan Menkeu untuk Mahasiswa RI di AS

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
Isi Kuliah Umum, Begini Pesan Menkeu untuk Mahasiswa RI di AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah umum untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Sejumlah pesan disampaikan terkait dengan kondisi perekonomian terkini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan kuliah umum dihadapan 150 mahasiswa Indonesia dan mengambil tempat di Columbia University, New York. Kondisi ekonomi nasional menjadi pembahasan utama.

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi dalam lima tahun terkahir memang penuh tantangan. Namun, hal tersebut dinilainya dapat dilalui dengan baik oleh pemerintah dan relatif lebih baik dari negara lain sesama emerging market.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

"Dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi kita sudah jauh lebih baik, dan lebih berdaya tahan dari tahun 2013 (saat terjadi taper tantrum). Dibandingkan empat fragile country lain, Indonesia menjadi salah satu yang paling berdaya tahan di dunia," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/4/2019).

Walapun dinamika ekonomi cenderung membaik namun beberapa catatan diungkapkan Menkeu Sri Mulyani. Salah satunya adalah masih rendahnya prosentase penghasilan masyarakat yang ditabung.

Menurutnya, persentase penghasilan yang ditabung masyarakat Indonesia sebesar 30% belum ideal. Pasalnya, belum mencukupi untuk melakukan pembiayaan negara.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

"Saving rate di indonesia masih sekitar 30-33%. Kondisi ini masih di bawah sejumlah negara besar seperti Cina, meskipun lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Amerika latin," ungkapnya.

Salah satu tantangan rendahnya saving rate di Indonesia karena tidak dialokasikan kepada aset finansial. Saat ini investasi favorit masih berkutat pada physical asset seperti tanah, sehingga lebih sulit untuk dimanfaatkan bagi pendanaan investasi seperti infrastruktur.

"Padahal creative financing dengan pendanaan bukan hanya dari APBN sangatlah penting. Dalam rangka meningkatkan GDP growth dalam jangka panjang, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan industrialisasi dan sektor jasa," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani Jamin Wariskan APBN yang Sehat kepada Menkeu Selanjutnya

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak