VIETNAM

Insentif Penundaan Pembayaran Pajak Industri Otomotif Diperpanjang

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 November 2021 | 18:00 WIB
Insentif Penundaan Pembayaran Pajak Industri Otomotif Diperpanjang

Ilustrasi. Pengunjung melihat kendaraan yang dipamerkan pada pameran otomotif di Mal Senayan Park, Jakarta, Sabtu (27/11/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam memperpanjang penundaan kewajiban pembayaran pajak sektor manufaktur dan industri otomotif sampai dengan Desember 2021.

Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan dukungan untuk produsen dan perakitan mobil lokal sangat penting di tengah tekanan Covid-19. Salah satu dukungan pemerintah adalah memberikan fasilitas penundaan kewajiban pembayaran pajak.

“Kebijakan ini akan memungkinkan industri mobil mengumpulkan lebih banyak modal untuk mempertahankan dan memperluas produksinya,” kata Kementerian Keuangan seperti dikutip dari Vietnamplus, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Dengan kebijakan tersebut, perusahaan yang bergerak di industri perakitan mobil diberikan fasilitas penundaan pembayaran pajak. Untuk mendapatkan fasilitas, korporasi perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke otoritas pajak Vietnam paling lambat 15 Desember 2021.

Apabila perusahaan tidak mengajukan permohonan hingga tanggal tersebut, besaran pajak serta cukai harus dibayar penuh. Dalam hal perusahaan sebelumnya sudah menerima fasilitas penundaan, tetapi tidak memperpanjang dan tidak membayar pajak, akan dikenai sanksi.

Pemerintah memperkirakan penerimaan negara dari pajak industri mobil senilai VNĐ4,4 triliun atau setara dengan Rp2,78 triliun yang seharusnya diterima Oktober dan November 2021, akan tertunda hingga Desember 2021.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Bukan tanpa sebab relaksasi pajak bagi industri kendaraan diberikan. Selama ini, sektor otomotif memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Industri mobil telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, serta penciptaan lapangan kerja bagi ratusan ribu warga Vietnam. Untuk itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan sektor tersebut. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track