Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Pajak untuk UKM yang Tingkatkan Kapasitas Teknologi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi. (foto: TechRepublic)

BANGKOK, DDTCNews – Mulai tahun depan, pemerintah Thailand berencana untuk memberikan insentif pajak 200% untuk pembelian perangkat pintar, layanan digital, robotika dan perangkat internet of things (IoT) yang dilakukan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari 2017, UKM diberi insentif pajak hingga 200% dari nilai program komputer yang mereka beli. Insentif tersebut dibatasi dengan nilai produk 100.000 baht (sekitar Rp46 juta). Nilai itu akan dinaikkan menjadi 200.000 baht (sekitar Rp92 juta). Penyedia perangkat lunak ini harus terdaftar di Badan Promosi Ekonomi Digital (Digital Economy Promotion Agency/DEPA).

“Kami meminta kabinet untuk menyetujui perpanjangan pengurangan pajak, yang diperkirakan akan berjalan dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022,” kata Chatchai Khunpitiluck, Wakil Presiden DEPA pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

UKM yang ingin mendapatkan pengurangan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Skema ini mewajibkan UKM harus memiliki aset tetap senilai kurang dari 200 juta baht (sekitar Rp92 miliar), tidak termasuk tanah, dan memiliki kurang dari 200 karyawan.

Chatchai mengatakan insentif pajak dapat mendorong UKM untuk lebih merangkul teknologi digital. Insentif ini dapat membantu meningkatkan pendapatan 770 juta baht (sekitar Rp355 miliar) dan penghasilan karyawan 280 juta baht (sekitar Rp129 miliar) per tahun.

Insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 420 juta baht (sekitar Rp194 miliar) dari konsumsi dan 620 juta baht (sekitar Rp286 miliar) dari investasi. Di sisi lain, pemerintah berpotensi kehilangan 180 juta baht (sekitar Rp83 miliar) dalam penerimaan pajaknya.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Chatchai mengatakan insentif pajak akan membantu menciptakan permintaan besar untuk software, hardware, dan layanan digital. Selain itu, insentif juga akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membenamkan modalnya di Thailand.

“Skema insentif pajak hanya satu ukuran, tetapi kemudahan melakukan bisnis dan alur yang jelas untuk perizinan dari pemerintah sangat menentukan untuk merangsang industri digital secara keseluruhan,” imbuhnya seperti dilansir bangkokpost.com. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

“Kami meminta kabinet untuk menyetujui perpanjangan pengurangan pajak, yang diperkirakan akan berjalan dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022,” kata Chatchai Khunpitiluck, Wakil Presiden DEPA pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

UKM yang ingin mendapatkan pengurangan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Skema ini mewajibkan UKM harus memiliki aset tetap senilai kurang dari 200 juta baht (sekitar Rp92 miliar), tidak termasuk tanah, dan memiliki kurang dari 200 karyawan.

Chatchai mengatakan insentif pajak dapat mendorong UKM untuk lebih merangkul teknologi digital. Insentif ini dapat membantu meningkatkan pendapatan 770 juta baht (sekitar Rp355 miliar) dan penghasilan karyawan 280 juta baht (sekitar Rp129 miliar) per tahun.

Insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 420 juta baht (sekitar Rp194 miliar) dari konsumsi dan 620 juta baht (sekitar Rp286 miliar) dari investasi. Di sisi lain, pemerintah berpotensi kehilangan 180 juta baht (sekitar Rp83 miliar) dalam penerimaan pajaknya.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Chatchai mengatakan insentif pajak akan membantu menciptakan permintaan besar untuk software, hardware, dan layanan digital. Selain itu, insentif juga akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membenamkan modalnya di Thailand.

“Skema insentif pajak hanya satu ukuran, tetapi kemudahan melakukan bisnis dan alur yang jelas untuk perizinan dari pemerintah sangat menentukan untuk merangsang industri digital secara keseluruhan,” imbuhnya seperti dilansir bangkokpost.com. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit
Topik : insentif, insentif pajak, teknologi, ekonomi digital, umkm
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Kamis, 24 Oktober 2019 | 16:01 WIB
EODB 2020
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG