Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Pajak untuk UKM yang Tingkatkan Kapasitas Teknologi Digital

1
1

Ilustrasi. (foto: TechRepublic)

BANGKOK, DDTCNews – Mulai tahun depan, pemerintah Thailand berencana untuk memberikan insentif pajak 200% untuk pembelian perangkat pintar, layanan digital, robotika dan perangkat internet of things (IoT) yang dilakukan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari 2017, UKM diberi insentif pajak hingga 200% dari nilai program komputer yang mereka beli. Insentif tersebut dibatasi dengan nilai produk 100.000 baht (sekitar Rp46 juta). Nilai itu akan dinaikkan menjadi 200.000 baht (sekitar Rp92 juta). Penyedia perangkat lunak ini harus terdaftar di Badan Promosi Ekonomi Digital (Digital Economy Promotion Agency/DEPA).

“Kami meminta kabinet untuk menyetujui perpanjangan pengurangan pajak, yang diperkirakan akan berjalan dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022,” kata Chatchai Khunpitiluck, Wakil Presiden DEPA pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

UKM yang ingin mendapatkan pengurangan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Skema ini mewajibkan UKM harus memiliki aset tetap senilai kurang dari 200 juta baht (sekitar Rp92 miliar), tidak termasuk tanah, dan memiliki kurang dari 200 karyawan.

Chatchai mengatakan insentif pajak dapat mendorong UKM untuk lebih merangkul teknologi digital. Insentif ini dapat membantu meningkatkan pendapatan 770 juta baht (sekitar Rp355 miliar) dan penghasilan karyawan 280 juta baht (sekitar Rp129 miliar) per tahun.

Insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 420 juta baht (sekitar Rp194 miliar) dari konsumsi dan 620 juta baht (sekitar Rp286 miliar) dari investasi. Di sisi lain, pemerintah berpotensi kehilangan 180 juta baht (sekitar Rp83 miliar) dalam penerimaan pajaknya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Chatchai mengatakan insentif pajak akan membantu menciptakan permintaan besar untuk software, hardware, dan layanan digital. Selain itu, insentif juga akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membenamkan modalnya di Thailand.

“Skema insentif pajak hanya satu ukuran, tetapi kemudahan melakukan bisnis dan alur yang jelas untuk perizinan dari pemerintah sangat menentukan untuk merangsang industri digital secara keseluruhan,” imbuhnya seperti dilansir bangkokpost.com. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

“Kami meminta kabinet untuk menyetujui perpanjangan pengurangan pajak, yang diperkirakan akan berjalan dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022,” kata Chatchai Khunpitiluck, Wakil Presiden DEPA pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

UKM yang ingin mendapatkan pengurangan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Skema ini mewajibkan UKM harus memiliki aset tetap senilai kurang dari 200 juta baht (sekitar Rp92 miliar), tidak termasuk tanah, dan memiliki kurang dari 200 karyawan.

Chatchai mengatakan insentif pajak dapat mendorong UKM untuk lebih merangkul teknologi digital. Insentif ini dapat membantu meningkatkan pendapatan 770 juta baht (sekitar Rp355 miliar) dan penghasilan karyawan 280 juta baht (sekitar Rp129 miliar) per tahun.

Insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 420 juta baht (sekitar Rp194 miliar) dari konsumsi dan 620 juta baht (sekitar Rp286 miliar) dari investasi. Di sisi lain, pemerintah berpotensi kehilangan 180 juta baht (sekitar Rp83 miliar) dalam penerimaan pajaknya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Chatchai mengatakan insentif pajak akan membantu menciptakan permintaan besar untuk software, hardware, dan layanan digital. Selain itu, insentif juga akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membenamkan modalnya di Thailand.

“Skema insentif pajak hanya satu ukuran, tetapi kemudahan melakukan bisnis dan alur yang jelas untuk perizinan dari pemerintah sangat menentukan untuk merangsang industri digital secara keseluruhan,” imbuhnya seperti dilansir bangkokpost.com. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah
Topik : insentif, insentif pajak, teknologi, ekonomi digital, umkm
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA