Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Komunitas
Rabu, 03 Maret 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:10 WIB
BUTET KARTAREDJASA:
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Terkait Covid-19 Diperpanjang, Apa Saja?

A+
A-
8
A+
A-
8
Insentif Pajak Terkait Covid-19 Diperpanjang, Apa Saja?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Ridwan, staf pajak di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. Apakah pada 2021, pemerintah tetap memberikan fasilitas pajak terkait dampak Covid-19? Mohon informasi dan penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya. Pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru terkait dengan fasilitas pajak sehubungan dengan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PMK 239/2020)

Dalam PMK 239/2020 diatur mengenai dua ketentuan fasilitas pajak, yaitu fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan PP 29/2020.

Adapun fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 meliputi PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Insentif PPN diberikan atas impor atau perolehan barang kena pajak (BKP), perolehan jasa kena pajak (JKP), dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Adapun perolehan BKP yang mendapatkan insentif PPN meliputi:

  1. obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  7. peralatan pendukung lainnya.

Sementara perolehan JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang mendapatkan insentif PPN meliputi:

  1. jasa konstruksi;
  2. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
  3. jasa persewaan; dan/ atau
  4. jasa pendukung lainnya, yaitu jasa yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi.

Kemudian, pemberian insentif PPh Pasal 22 diberikan atas impor atau penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, meliputi:

  1. obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pemberian insentif PPh Pasal 21 diberikan atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21, penghasilan dimaksud bersumber dari penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, pemberian insentif PPh Pasal 23 diberikan atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 23, sama seperti insentif PPh Pasal 21, penghasilan dimaksud bersumber dari penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan PP 29/2020 diatur dalam Pasal 11 PMK 239/2020 yang berbunyi:

“Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

  1. tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  2. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
  3. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
  4. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta,

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.”

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020, PP 29/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 19:15 WIB
YORDANIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:30 WIB
SINGAPURA
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:00 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:45 WIB
KABUPATEN NGAWI