Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Jadi Bantalan Industri Migas Lewati Pandemi

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Jadi Bantalan Industri Migas Lewati Pandemi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara IPA Convention and Exhibition 2021. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung pemulihan dunia usaha, termasuk sektor minyak dan gas bumi (migas).

Suahasil mengatakan pajak menjadi salah satu isu penting bagi pelaku usaha sektor migas. Pemerintah, ujarnya, berkomitmen mendukung sektor migas dari sisi fiskal termasuk melalui insentif pajak yang diberikan selama pandemi.

"Saya yakin perusahaan-perusahaan sudah memanfaatkan insentif itu. Saya sangat berharap sektor migas memiliki bantalan yang cukup untuk melewati pandemi," katanya dalam panel IPA Convention and Exhibition 2021, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Suahasil mengatakan pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk melonggarkan arus kas perusahaan sejak awal pandemi, termasuk sektor migas. Insentif tersebut di antaranya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Kemudian, ada insentif berupa penurunan tarif PPh badan melalui UU Cipta Kerja. Jika sebelumnya tarif PPh badan mencapai 25%, saat ini telah turun menjadi 22%, dan turun lagi ke level 20% pada tahun depan.

Selain berbagai insentif yang bersifat umum, lanjut Suahasil, pemerintah juga menyediakan insentif pajak yang khusus diberikan untuk sektor migas. Misalnya, fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Dengan fasilitas itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipungut, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) 100%.

Fasilitas tersebut diberikan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial.

Suahasil juga mengungkapkan dukungan pemerintah untuk sektor migas akan berlanjut. Kendati akan ada pergeseran ke arah ekonomi hijau, peran energi fosil dinilai tetap dibutuhkan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Lagi, Batas Omzet Tak Kena Pajak Resmi Berlaku

"Pemerintah sangat berkomitmen mendukung sektor migas. Saya mendorong penggunaan insentif ini untuk mendukung sektor migas dan ekonomi secara keseluruhan," ujarnya. (sap)

Topik : insentif pajak, diskon pajak, pajak migas, pajak karbon, EBT, energi bersih

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 02 September 2021 | 10:00 WIB
Pemberian insentif pajak dalam masa pandemi merupakan langkah yang tepat dalam rangka memulihkan kondisi sektor yang terdampak dan memulihkan perekonomian nasional.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sumbangan untuk Covid-19 Masih Bisa Jadi Pengurang Pajak, Ini Kata BKF

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:51 WIB
PMK 226/2021

Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang, Ini Penjelasan DJP

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny