Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Insentif Pajak Bakal Diperpanjang atau Tidak, Pemda Diminta Masukan

A+
A-
1
A+
A-
1
Insentif Pajak Bakal Diperpanjang atau Tidak, Pemda Diminta Masukan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus mematangkan kajian mengenai perpanjangan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional pada 2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah melanjutkan insentif pajak yakni kondisi pemulihan yang terjadi di daerah. Karenanya, pemda juga diminta memberikan laporan mengenai kondisi pemulihan ekonomi hingga akhir 2021.

"Pemerintah daerah juga akan memberi laporan kondisi terkininya seperti apa. Sangat banyak sekali petimbangan-pertimbangan untuk kami jadikan kebijakan sebelum kami lepas ke masyarakat," katanya dalam acara dialog Nyibir Fiskal BKF, dikutip Senin (10/1/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemanfaatan Fasilitas Impor Vaksin & Alkes Terus Menurun

Nufransa menjelaskan mengenai proses pengkajian insentif pajak ketika mendapat pertanyaan dari seorang warganet. Warganet itu menanyakan rencana kelanjutan insentif pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pemotongan angsuran PPh Pasal 25, dan keringanan pajak untuk perhotelan, terutama di Bali.

Nufransa menjelaskan kebijakan mengenai insentif pajak sangat kontekstual dan tergantung pada kondisi terkini. Kalau menurut pengamatannya, kondisi perhotelan terus menunjukkan perbaikan, terutama jelang tahun baru 2022.

Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai tantangan yang terjadi saat ini, terutama mengenai penyebaran Covid-19 varian Omicron. Jika situasi itu sampai mengganggu pemulihan usaha, masih ada peluang untuk memperpanjang pemberian insentif.bisa jadi itu diperpanjang.

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

"Kalau memang kondisi sangat parah seperti tahun lalu, bisa jadi diperpanjang," ujarnya.

Nufransa menambahkan skema insentif pajak juga dapat didesain secara lebih spesifik, misalnya berdasarkan sektor usaha atau daerah yang masih membutuhkan stimulus. Namun, lanjutnya, pemerintah juga berharap jumlah wisatawan terus meningkat sehingga tidak perlu lagi memperpanjang pemberian insentif.

Pada 2021, realisasi insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp68,32 triliun atau setara 112,6% dari pagu yang disediakan yakni Rp62,83 triliun. Realisasi itu berasal dari berbagai insentif usaha yang diberikan pemerintah.

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Insentif yang diberikan pada tahun lalu meliputi PPh Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Adapun pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan pagu pemulihan ekonomi nasional senilai Rp414 triliun, yang terbagi untuk bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Baca Juga: DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, salah satu programnya yakni memberikan insentif perpajakan. Saat ini, satu-satunya insentif pajak yang telah disetujui Presiden Joko Widodo untuk diperpanjang yakni PPN rumah DTP, walaupun besarannya dipangkas 50%. (sap)

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, PEN, PPh Pasal 25, diskon angsuran PPh Pasal 25

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 10:00 WIB
INFO PERPAJAKAN

Anda Investor Pasar Modal? Jika Ini Terjadi, Jangan Ragu Ikut PPS!

Jum'at, 27 Mei 2022 | 10:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Terus Naik, Harta Rp103 Triliun Sudah Diungkap Wajib Pajak Lewat PPS

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pemanfaatan Fasilitas Impor Vaksin & Alkes Terus Menurun

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian