Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Respons DPR Soal Rencana Pemberian Insentif Pajak LPI dan Mitranya

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Respons DPR Soal Rencana Pemberian Insentif Pajak LPI dan Mitranya

Ilustrasi. Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Dua Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Azis Syamsuddin (kanan) usai menggelar pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa anggota Komisi XI DPR RI menilai insentif pajak yang tertuang dalam RPP Perlakuan Perpajakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sangat bervariasi dan berpotensi menarik minat investor asing.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan pemberian insentif pajak memang menjadi salah satu pertimbangan investor ketika akan menanamkan modalnya. Namun, dia mengingatkan agar pemberian insentif untuk LPI dan mitra investasinya tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang telah ada.

"Banyak sekali insentif yg dikeluarkan pemerintah terkait investasi LPI ini. Apakah kemudian fasilitas-fasilitas ini tidak menimbulkan distorsi dari peraturan perpajakan secara umum?" katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (2/1/2021).

Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif pajak untuk LPI. Meski demikian, dia menilai landasan hukum pemberian insentif pajak itu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan masalah kodifikasi.

Baca Juga: Tanggung Pajak Mobil dan Rumah, Pemerintah Ingin Orang Kaya Belanja

Setelah RPP Perlakuan Perpajakan LPI terbit, Misbakhun menyarankan agar pemerintah membuat kompilasi aturan perpajakan yang tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, dikembalikan lagi ke UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, serta UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan Sri Mulyani untuk tetap menjaga transparansi pemberian insentif pajak untuk LPI dan mitra. Menurutnya, transparansi dapat memberikan keyakinan bagi investor tentang akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi pemberian insentif pajak agar selalu sesuai dengan kebutuhan investor.

Baca Juga: Awas! Rumah yang Dapat PPN DTP Tidak Boleh Dipindahtangankan Setahun

"Pemerintah secara periodik harus mengevaluasi insentif pajak untuk mendapat hasil yang diharapkan. Kemudian, secara berkelanjutan memperbaiki substansi peraturan insentif pajak apabila kebijakan itu gagal mendapatkan hasil yang diinginkan," ujarnya.

Dalam rapat kerja konsultasi RPP Perlakuan Perpajakan LPI, Sri Mulyani memaparkan sejumlah insentif pajak untuk menarik minat investor asing. Misalnya, tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) dari kuasa kelola sebesar 7,5%, lebih rendah dari saat ini 20% atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Kemudian, transaksi bunga pinjaman dari kuasa kelola SPLN saat ini wajib dipotong PPh Pasal 23 dan tidak dapat dikreditkan. RPP mengatur transaksi tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 dan hanya wajib dilaporkan LPI dalam SPT tahunan PPh. (kaw)

Baca Juga: Catat! Insentif PPN Rumah DTP Hanya Bisa Dimanfaatkan Satu Kali

Topik : Lembaga Pengelola Investasi, LPI, SWF, insentif pajak, Sri Mulyani, DPR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:20 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:39 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 19:15 WIB
YORDANIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:30 WIB
SINGAPURA
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:00 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:45 WIB
KABUPATEN NGAWI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:41 WIB
PELAPORAN SPT