PMK 60/2023

Ini Kriteria Penghasilan MBR yang Berhak Dapat Pembebasan PPN Rumah

Muhamad Wildan | Senin, 19 Juni 2023 | 18:00 WIB
Ini Kriteria Penghasilan MBR yang Berhak Dapat Pembebasan PPN Rumah

Ilustrasi. Warga berjalan di kawasan perumahan subsidi Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin (12/6/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Besaran penghasilan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PMK 60/2023 atas penyerahan rumah harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri PUPR.

Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp7 juta untuk yang belum kawin dan maksimal senilai Rp8 juta untuk yang sudah kawin.

"MBR…merupakan masyarakat dengan besaran penghasilan paling banyak mengacu pada ketentuan yang ditetapkan menteri di bidang perumahan dan kawasan permukiman," bunyi Pasal 2 ayat (11) PMK 60/2023, dikutip pada Senin (19/6/2023).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7

Khusus di provinsi-provinsi Papua, batas maksimal penghasilan untuk yang belum kawin dan sudah kawin masing-masing senilai Rp7,5 juta dan Rp10 juta.

Lebih lanjut, diperinci pada Pasal 3 PMK 60/2023, besaran penghasilan maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (11) PMK 60/2023 merupakan penghasilan rata-rata dalam 1 bulan.

Penghasilan rata-rata bulanan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan teratur dan tidak teratur dalam 1 tahun dibagi 12 dari penghasilan tahun sebelum dilakukan perolehan rumah umum atau rumah pekerja.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Penghitungan ini berlaku dalam hal masyarakat berpenghasilan rendah sudah mempunyai penghasilan dari 1 Januari tahun sebelum dilakukannya perolehan.

Bila MBR tidak memiliki penghasilan sejak 1 Januari tahun sebelum dilakukannya perolehan maka penghasilan rata-rata dalam sebulan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan teratur dan tidak teratur dalam 1 tahun dibagi 12 dari penghasilan yang disetahunkan.

Kriteria Rumah yang Bisa Mendapat Fasilitas PPN

Sebagai informasi, kriteria penyerahan rumah umum atau rumah pekerja yang mendapatkan fasilitas PPN antara lain memiliki luas 21 meter persegi hingga 36 meter persegi, memiliki luas tanah minimal 60 meter persegi hingga 200 meter persegi.

Baca Juga:
Fiskus: Pemotongan PPh 21 atas Jasa Medis Tidak Berdasarkan Golongan

Kemudian, memiliki harga jual tidak lebih dari Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta untuk 2023 dan Rp166 juta hingga Rp240 juta untuk 2024. Batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja pada 2024 juga berlaku untuk tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya.

Lebih lanjut, rumah umum atau rumah pekerja yang dimaksud harus merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah itu harus digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak boleh dipindahtangankan selama 4 tahun.

Untuk rumah umum yang penyerahannya diberikan fasilitas pembebasan PPN maka rumah tersebut harus memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi milik Kementerian PUPR atau BP Tapera. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei