BERITA TERKINI
Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak konsumsi Jepang. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund meminta agar kenaikan tarif pajak konsumsi Jepang pada Oktober 2019 dapat berjalan lancar. Sejumlah upaya harus ditempuh agar kebijakan itu tidak membawa dampak buruk pada perekonomian.
Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mempercayai kenaikan pajak atas konsumsi akan dapat membantu pendanaan kenaikan biaya kesehatan dan pensiun, serta mendukung konsolidasi fiskal.
“Namun, kami juga merekomendasikan peningkatan pajak konsumsi 2019 agar disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang dirancang dengan hati-hati untuk melindungi efek jangka pendek dan momentum pertumbuhan ekonomi,” katanya, seperti dilansir dari Japan Times, Senin (29/10/2018).
Dalam dua tahun ke depan, sambungnya, posisi fiskal harus tetap netral. Maklum, banyak pihak yang khawatir rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 8% menjadi 10% akan menekan konsumsi rumah tangga. Laju perekonomian dikhawatirkan akan tertahan, seperti kondisi pada 2014.
Christine meminta agar ada langkah-langkah mitigasi sementara yang dirancang secara hati-hati. Langkah ini krusial untuk mengurangi dampak yang merugikan terhadap konsumsi, terutama untuk pembelian barang tahan lama seperti mobil dan rumah.
Kendati demikian, dia kurang mendukung keputusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mempertahankan tarif rendah pajak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, serta biaya langganan surat kabar.
“Memiliki satu tingkat tarif tunggal mungkin menjadi cara paling efisien untuk merancang, menyusun, dan mengumpulkan PPN,” katanya.
Namun, dia memahami penggunaan dua tingkat tarif bisa digunakan untuk menjalankan fungsi pajak lainnya, selain pendapatan negara. Dengan dua tarif tersebut, ada ruang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
IMF, sambungnya, kembali menegaskan agar Jepang terus secara bertahap meningkatkan pajak konsumsi hingga setidaknya 15%. Langkah ini perlu diambil untuk membayar biaya perawatan karena populasi yang menua dengan cepat sambil serta mengurangi utang publik. (kaw)
