Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Estimasi Nilai Potensi Pajak yang Hilang Akibat Tidak Adanya GAAR

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Estimasi Nilai Potensi Pajak yang Hilang Akibat Tidak Adanya GAAR

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat total potensi pajak yang hilang akibat tidak adanya aturan umum penghindaran pajak (general anti avoidance rules /GAAR) mencapai Rp3,8 triliun. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan pada hasil identifikasi kasus penghindaran pajak periode 2014–2020.

Berdasarkan pada data Ditjen Pajak (DJP) tentang putusan pengadilan pajak atas kasus penghindaran pajak yang masuk dalam Naskah Akademik (NA) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pada 2014 hingga 2020, total nilai potensi pajak dari kasus penghindaran pajak mencapai Rp6,18 triliun.

“Namun, total potensi pajak yang dapat dipertahankan hanya sekitar 38,43% sehingga total potensi pajak yang hilang dengan tidak adanya GAAR akibat penghindaran pajak yang terdeteksi adalah sebesar Rp3,8 triliun,” tulis pemerintah dalam NA RUU KUP, dikutip pada Minggu (11/7/2021).

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Nilai potensi pajak yang hilang tersebut hanya merupakan nilai dari kasus penghindaran pajak yang dapat dideteksi. Untuk itu, kasus penghindaran pajak tersebut dapat diteruskan dan diperjuangkan hingga Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung

Kendati demikian, nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan data kerugian atas penghindaran pajak dari Tax Justice Network. Berdasarkan pada data Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian dari penghindaran pajak senilai US$4.785 juta atau setara dengan Rp69,34 triliun pada 2020.

Dengan kata lain, potensi pajak yang dapat dideteksi atas kasus penghindaran pajak dengan perangkat ketentuan yang ada saat ini diestimasi hanya sekitar 8,92%. Pasalnya, aturan anti penghindaran pajak yang diatur dalam Pasal 18 UU PPh masih terbatas dan bersifat sangat spesifik (specific anti-avoidance rule/SAAR).

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Keterbatasan ketentuan tersebut membuka ruang luas untuk skema penghindaran pajak agresif lainnya. Terlebih, dengan makin canggihnya skema pengaturan finansial saat ini, otoritas pajak akan makin sulit untuk selalu mendeteksi jenis penghindaran pajak baru.

Oleh karena itu, pemerintah menimbang perlunya pengaturan GAAR yang dapat menangkap berbagai jenis penghindaran pajak yang belum dicakup di dalam SAAR. Untuk itu, pemerintah perlu mengganti Pasal 18 UU PPh yang belum cukup jelas mengatur mengenai GAAR.

Dengan adanya GAAR pada level undang-undang, pemerintah berharap ketentuan tersebut dapat diaplikasikan tidak hanya untuk PPh, tetapi juga untuk jenis pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN). (kaw)

Baca Juga: Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Topik : revisi UU KUP, penghindaran pajak, GAAR

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 September 2021 | 07:00 WIB
KANADA

Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

Jum'at, 03 September 2021 | 11:00 WIB
ALJAZAIR

Aljazair Resmi Gabung dalam Forum Pertukaran Informasi Keuangan Global

Jum'at, 03 September 2021 | 10:30 WIB
PRANCIS

Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

Kamis, 02 September 2021 | 14:50 WIB
AGENDA PAJAK

STIESA Gelar Webinar Soal Penghindaran Pajak, Tertarik?

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan