Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ini Elemen Penting yang Perlu Ada Saat Membangun Kepatuhan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Elemen Penting yang Perlu Ada Saat Membangun Kepatuhan Pajak

KETIDAKPATUHAN pajak merupakan tantangan terbesar bagi terselenggaranya sistem yang optimal. Oleh karenanya, pertanyaan mengenai bagaimana mereformasi dan memperkuat efektivitas sistem pajak telah menjadi pusat perdebatan dalam isu kebijakan fiskal dan pembangunan.

Berbagai ikhtiar dalam membangun reformasi pajak menjadi kebijakan yang populer di beberapa dekade terakhir. Di banyak negara berkembang, modernisasi kebijakan dan administrasi pajak telah menghasilkan peningkatan yang signifikan bagi mobilisasi pendapatan. Di sisi lain, keberhasilan yang tidak merata masih mewarnai reformasi sistem pajak khususnya di negara yang berpenghasilan rendah.

Hal ini salah satunya ditandai dengan perlakuan penegakan kepatuhan yang asimetris bagi kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Pada gilirannya, penerimaan pajak masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Ada Tawaran Insentif Pajak, Investasi Asing Tetap Turun 73%

Makalah berjudul ‘Innovation in Tax Compliance: Conceptual Framework’ ini menawarkan kerangka kerja konseptual dalam mengembangkan pendekatan reformasi pajak yang sistematis untuk mendorong kepatuhan sukarela dan berkontribusi bagi pembangunan.

Pada bagian awal, pembaca disuguhkan pengalaman empiris reformasi pajak yang terjadi di berbagai negara. Makalah terbitan Bank Dunia ini menemukan bahwa reformasi pajak yang dilakukan masih banyak yang bersifat parsial atau pseudo-reform. Hal tersebut ditandai dengan belum terbangunnya kontrak fiskal antara negara dan masyarakat.

Fakta yang terjadi, reformasi yang dilakukan baru menyasar pada peningkatan kepatuhan namun tidak diikuti dengan sistem redistribusi pendapatan yang adil dan kepercayan masyarakat terhadap sistem pajak. Di sisi lain, praktik reformasi yang dianggap berhasil juga belum dapat memunculkan koneksi yang kuat antara perpajakan, akuntabilitas, dan pembangunan.

Baca Juga: Perkuat Reformasi Perpajakan, DJP Gandeng IBFD

Dalam konteks tersebut, bagian kedua mencoba merumuskan sebuah kerangka kerja terintegrasi sebagai suatu pendekatan reformasi pajak yang efektif demi terciptanya kontrak fiskal yang kuat.

Kerangka kerja yang ditawarkan merupakan integrasi pendekatan tradisional enforced compliance dan pendekatan kontemporer yang disebut sebagai quasi-voluntary compliance. Keduanya menghasilkan ekuilibrium baru antara penegakan kepatuhan yang berasal dari otoritas negara dengan nilai dan norma sosial, prinsip akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak.

Demi mencapai tujuan tersebut, makalah ini mengidentifikasi tiga pendorong kunci bagi reformasi pajak, yaitu penegakan kepatuhan, fasilitasi, dan kepercayaan. Ketiganya merupakan elemen fundamental untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan reformasi pajak.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak

Menariknya, makalah ini banyak membahas mengenai peranan sentral kepercayaan (trust-building) dalam membangun kontrak fiskal yang lebih kuat. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari argumen tersebut.

Pertama, kepercayaan yang tinggi masyarakat akan sistem pajak biasanya akan diikuti dengan peningkatan kesetaraan dan akuntabilitas publik. Kedua, trust-building dapat memberdayakan dan memperluas kemampuan wajib pajak untuk mengoptimalisasi manfaat pajak yang didapatkan dari pemerintah.

Ketiga, kepercayaan dapat menghasilkan transparansi dan simplikasi data sehingga berpeluang untuk meningkatkan performa administrasi pajak yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas negara untuk memberikan manfaat pajak yang lebih luas.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dapat ‘menjahit’ berbagai elemen demi menghasilkan strategi reformasi yang tepat? Bagian terakhir dalam makalah ini mengidentifikasi dua faktor determinan yang menjadi penentu bagi pilihan strategi reformasi. Kedua faktor itu adalah tujuan utama dari reformasi itu sendiri dan potensi hambatan dalam mencapai tujuan.

Kerangka kerja yang ditawarkan dalam artikel ini berupaya untuk memperluas tujuan reformasi yang umumnya memiliki fokus sempit pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Meskipun menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, model reformasi pajak ini memiliki peluang yang besar bagi pencapaian sasaran dan target pembangunan. *

Baca Juga: Pemindahbukuan Karena Salah Setor PPh
Topik : buku, jurnal, kepatuhan pajak, sistem pajak, reformasi, transparansi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Juni 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juni 2020 | 14:52 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Kamis, 18 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 17 Juni 2020 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL