Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Daftar 7 Kebijakan Pajak Aneh di Jerman

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Daftar 7 Kebijakan Pajak Aneh di Jerman

Salah satu sudut jalan di Berlin, Jerman. Selain masuk jajaran negara dengan tarif pajak paling tinggi, Jerman juga memiliki kebijakan yang tidak ditemui di negara lain. (Foto: blog.radissonblu.com)

BERLIN, DDTCNews - Kebijakan perpajakan di Jerman menjadi keluhan umum bagi penduduk lokal dan ekspatriat. Pasalnya, selain masuk jajaran negara dengan tarif pajak paling tinggi, Jerman juga memiliki kebijakan yang tidak ditemui di negara lain.

The Local German merangkum beberapa kebijakan pajak aneh yang masih berlaku dan pernah berlaku di Jerman. Pertama, pajak anjing atau Hundesteuer. Pungutan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dibayar oleh masyarakat yang memelihara anjing.

"Pajak anjing menghasilkan banyak uang bagi pemerintah, salah satunya di Berlin pada tahun lalu pajak ini menghasilkan €11 juta (Rp192 miliar)," tulis laporan The Local, seperti dikutip Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Lalai Lapor SPT, Produsen Mobil Porsche Bayar Denda Pajak Rp683 Miliar

Kedua, pajak gereja. Pungutan ini berlaku untuk seluruh penduduk dan warga asing yang hendak mendaftar sebagai wajib pajak. Saat mengurus NPWP akan terdapat opsi wajib pembayaran pajak gereja.

Pajak akan dipotong secara otomatis saat sudah memperoleh penghasilan. Nilai pungutan pajak gereja berkisar pada angka ratusan euro per tahun. Ketiga, suap dapat diklaim sebagai kredit pajak. Kebijakan administrasi pajak ini resmi dicabut pada 1999.

Saat masih berlaku, suap kepada pejabat pemerintah dapat diklaim sebagai kredit pajak yang menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan syarat menyebutkan seluruh nama orang yang terlibat dalam praktik suap.

Baca Juga: Masih Pandemi, Otoritas Relaksasi Kewajiban Administrasi Wajib Pajak

Keempat, pajak energi terbarukan. Masyarakat Jerman menanggung biaya listrik yang lebih besar dari negara lain di Uni Eropa. Terdapat beban tambahan dalam tagihan listrik yang akan digunakan pemerintah melakukan investasi sumber energi baru dan terbarukan.

Kelima, tunjangan biaya transportasi. Pekerja Jerman dapat mengeklaim biaya transportasi dari rumah ke kantor kepada kantor pajak. Setiap pegawai mempunyai hak tunjangan hingga €4.500 per tahun dan berlaku untuk biaya transportasi umum dan biaya bensin untuk mobil pribadi.

Keenam, pajak jomblo. Pungutan pajak ini belum sempat terealisasi karena sudah mendapatkan penolakan saat usulan kebijakan disampaikan pemerintah pada 2018.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Partai Petahana Janji Naikkan Threshold PTKP

Saat itu, Menkes Jerman Jens Spahn mengungkapkan para lajang harus berkontribusi lebih besar secara finansial jika memilih tidak menikah. Menurutnya, kebijakan pajak jomblo menjadi insentif agar pemuda Jerman segera menikah dan memiliki keturunan.

Ketujuh, pajak pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi merupakan bisnis legal di Jerman dan PSK memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan karyawan pada umumnya.

Setiap pekerja wajib memiliki nomor identifikasi pajak. Bahkan pemerintah daerah Bonn menempatkan meteran pajak khusus PSK dengan wajib membayar pajak €6 per malam. Meteran ini berlaku bagi PSK yang beroperasi secara mandiri di jalanan.

Baca Juga: Gerus Penerimaan, Manfaat Belanja Perpajakan Perlu Dikaji Lebih Dalam

Kebijakan serupa berupa meteran pajak khusus PSK juga diikuti daerah lain di Jerman. Pemerintah Kota Dortmund mengadopsi meteran pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan prostitusi pinggir jalan hingga €750.000 per tahun. (Bsi)

Topik : jerman, pajak aneh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional