Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Pengenaan Pajak Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Pengenaan Pajak Karbon

Managing Partner DDTC Darussalam dan Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Kamis (12/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pengenaan pajak karbon.

Saat memberikan opening speech dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan salah satu aspek penting dalam rencana kebijakan tersebut adalah justifikasi diperlukannya pengenaan pajak karbon.

“Jika diperlukan, apa dasar pengenaannya? Siapa subjeknya dan apa yang menjadi objeknya? Lalu, bagaimana dengan pajak karbon ini dapat memastikan upaya penurunan emisi? Bagaimana pula dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan ke pelaku usaha?” ujar Darussalam, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Beberapa aspek tersebut perlu mendapat perhatian mengingat emisi karbon telah menjadi salah satu isu lingkungan yang terus dibahas pada tingkat global. Pemerintah Indonesia juga telah mengusulkan pengenaan pajak karbon dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Darussalam mengatakan pajak karbon memang relevan dengan kondisi Indonesia. Berdasarkan pada data BP Statistical Review of World Energy, Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia.

China menduduki posisi tertinggi dengan angka 29%, disusul Amerika Serikat 15%, India 7%, Rusia 4%, Jepang 3%, dan Indonesia 2%. Indonesia bahkan masuk 5 negara penghasil emisi karbon terbesar di Kawasan Asia Pasifik.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya berjudul Taxing Energy Use for Sustainables Development menilai negara berkembang dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pemajakan bahan bakar fosil dan pemangkasan subsidi energi.

Pengenaan pajak karbon tersebut, sambung Darussalam, juga dinilai mampu memangkas keluaran emisi karbon dan polusi. OECD mengestimasi penerimaan pajak karbon bisa mencapai sekitar 1% dari produk domestik bruto (PDB) dari negara yang menerapkannya.

Hal tersebut menarik mengingat ada kebutuhan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Apalagi, ada upaya untuk meningkatkan tax ratio yang saat ini masih rendah ke level ideal 15% sesuai dengan rekomendasi OECD.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

“Jadi ini untuk menjamin pendanaan pembangunan dan menutup gap pembiayaan perubahan iklim. Ini akan menjadi menarik untuk didiskusikan,” imbuh Darussalam. Simak pula Fokus ‘Bersiap untuk Pajak Karbon’.

Dalam webinar kali ini, Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti hadir sebagai narasumber. Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (kaw)

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, pajak karbon, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 12 Agustus 2021 | 11:24 WIB
Rencana untuk mengenakan pajak atas karbon dapat dijadikan sebagai potensi dalam penerimaan pajak saat ini. Tetapi, pengenaan pajak atas karbon ini juga dapat bertujuan untuk mengendalikan atau mengatasi penggunaan emisi karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:21 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny