KEBIJAKAN PAJAK

Ini Alasan Pemerintah Revisi Daftar Barang Impor yang Dapat Fasilitas

Dian Kurniati | Jumat, 25 November 2022 | 12:00 WIB
Ini Alasan Pemerintah Revisi Daftar Barang Impor yang Dapat Fasilitas

Dirjen Bea dan Cukai Askolani. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/2022, pemerintah merevisi daftar barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyebut terdapat 11 barang yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan dan terdapat 2 barang baru yang bisa memperoleh keringanan. Menurutnya, kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal.

"Dengan kondisi Covid yang jauh lebih baik, kami melihat permintaan untuk komoditas yang mendapatkan insentif itu banyak yang tidak dimanfaatkan oleh industri," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Jumat (25/11/2022).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan daftar barang yang bisa memperoleh fasilitas perpajakan. Pertama, pandemi Covid-19 yang makin tertangani membuat kebutuhan impor obat dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 ikut menurun.

Kedua, keberadaan industri dalam negeri yang sudah mampu memproduksi obat dan alat kesehatan, bahkan vaksin, untuk menangani Covid-19. Alhasil, beberapa barang impor tidak lagi masuk dalam daftar penerima fasilitas perpajakan.

Ketiga, Kementerian Kesehatan turut memberikan rekomendasi barang untuk penanganan Covid-19 yang tepat diberikan fasilitas perpajakan.

Baca Juga:
DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

"Kami mendapat rekomendasi juga dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk yang sudah tak efektif, kemudian tidak dimasukkan dalam list insentif fiskal," ujar Askolani.

PMK 164/2022 mengatur pemberian 3 jenis fasilitas perpajakan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pembebasan bea masuk juga berlaku atas bea masuk tambahan seperti bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan.

Baca Juga:
PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Terdapat 5 kelompok barang yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Kelompok barang tersebut meliputi test kit dan reagen laboratorium, virus transfer media, obat jadi, peralatan medis dan kemasan oksigen, serta alat pelindung diri (APD).

Jenis barang dalam kelompok test kit dan reagen laboratorium, virus transfer media, dan alat pelindung diri tidak mengalami perubahan. Namun, pada kelompok obat jadi, terjadi pengurangan jenis obat yang memperoleh fasilitas dari semula 8 jenis obat, menjadi hanya 2 jenis obat.

Sementara itu, pada kelompok peralatan medis dan kemasan oksigen, mengalami pengurangan 3 jenis barang yang memperoleh fasilitas. Barang yang dihapus dari lampiran penerima fasilitas antara lain isotank, power air purifying respirator, dan baby incubator transport. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM