BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyiapkan dua skema pengenaan cukai plastik dengan tarif maksimal Rp200 per lembar. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (3/7/2019).
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan usulan dua skema pengenaan cukai atas kantong plastik. Pembatasan hanya pada kantong plastik terlebih dahulu karena menjadi penyumbang terbesar sampah plastik di Indonesia, yaitu sebesar 62%.
Adapun dua skema tersebut adalah pertama, pengenaan cukai sebesar 100% terhadap kantong plastik degan jenis bijih plastikvirgin atau polyethylene dan polypropylene yang memiliki waktu penguraian lebih dari 100 tahun.
Kedua, pengenaan cukai dengan tarif lebih rendah untuk jenis plastik yang berasal dari bijih plastik oxodegradable dengan waktu urai 2—3 tahun. Kantong plastik jenis ini sering dikelompokkan sebagai plastik ramah lingkungan.
“Semakin ramah lingkungan atau mudah terurai maka semakin rendah tarif cukainya,” ujar Sri Mulyani.
Kantong plastik kategori pertama atau yang susah terurai akan dikenakan tarif maksimal yakni Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram. Dengan tarif cukai tersebut, harga kantong plastik diperkirakan akan berada di kisaran Rp450—Rp500.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait insentif pajak untuk industri berbasis elektrik, termasuk produk hibrida. Hingga saat ini, insentif yang dijanjikan, terutama yang berkaitan dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), tak kunjung terbit.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai efek dari pengenaan cukai pada kantong plastik terhadap inflasi relatif kecil. Dia meminta semua pihak untuk memahami bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang serius. Apalagi, sampah plastik di Tanah Air menempati posisi tertinggi kedua di dunia.
“Kalau itu diterapkan, efek inflasinya sangat kecil, 0,045%,” katanya.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan saat ini banyak pelaku ritel yang memungut biaya tambahan pada kantong plastik. Pemunguatan tersebut belum jelas pertanggungjawabannya. Pengenaan cukai membuat pertanggungjawaban pungutan lebih jelas.
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menyambut baik pengenaan cukai plastik, terutama dengan pertimbangan plastik menyebabkan eksternalitas negatif jika dilihat dampaknya bagi kerusakan lingkungan. Saat ini, barang kena cukai (BKC) di Indonesia juga masih sedikit dibandingkan di Asean.
Menurutnya, pengendalian kerusakan lingkungan melalui price mechanism akan lebih efektif jika dibandingkan dengan skema command and control seperti aturan pelarangan atau pembatasan kantong plastik.
“Sebagai catatan, ada baiknya untuk memperjelas definisi kantong plastik yang akan dikenakan cukai agar tidak membingungkan maupun adanya upaya untuk menghindar dari pengenaan cukai,” jelasnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjanjikan insentif mobil listrik akan menarik. Hal ini untuk menjawab keraguan dari pelaku industri yang masih menantikan regulasi terkait insentif pajak. Pasalnya, investasi harus disesuaikan dengan regulasi teranyar, termasuk terkait dengan skema pemberian insentif.
“PPnBM itu akan menjadi nol jika berbasis elektrik dan emisinya paling rendah,” ujarnya.
