Inflasi Diprediksi Naik 1,8% Gara-Gara BBM, Jokowi: Saya Enggak Diam!

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya ancaman kenaikan tingkat inflasi sebagai akibat dari penyesuaian harga BBM per 3 September 2022. Berdasarkan hitungan tim ekonomi pemerintah, tingkat inflasi diprediksi menanjak 1,8% sepanjang 2022 sebagai imbas kenaikan harga BBM.

Sebagai informasi, tingkat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4,94%. Kendati begitu, Jokowi menegaskan penyesuaian harga BBM diambil bukan tanpa perhitungan yang matang. Pemerintah, ujar Jokowi, sudah menyiapkan bantalan dan mitigasi untuk meredam risiko lonjakan inflasi ke depannya. 

"[Inflasi naik tinggi] kalau kita diam. Saya enggak mau diam. Kita harus intervensi, intervensi lewat apa? Daearah harus gerak seperti [penanganan] Covid kemarin," ujar Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonomi, Rabu (7/9/2022). 

Pemda, ujar Jokowi, bisa berperan meredam tingkat inflasi dengan memanfaatkan 2% dari Dana Transfer Umum, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyalurkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat ekonomi bawah. 

Selain itu, pemda juga diminta memanfaatkan belanja tidak terduga dalam APBD-nya untuk mengalokasikan bantalan atas biaya transporasi dan distribusi bagi komoditas yang mengalami lonjakan harga. 

"Contoh, harga bawang merah naik karena biaya transportasi. Ya Pemda tutup biaya transportasi. Artinya, harga bawang merah di pasar sesuai dengan harga petani," ujar Jokowi. 

Khusus soal pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT), Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Selain melalui Dana Transfer Umum dan BTT, pemda juga masih bisa menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Opsi lainnya, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa. (sap)