Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Inflasi Diprediksi Naik 1,8% Gara-Gara BBM, Jokowi: Saya Enggak Diam!

A+
A-
0
A+
A-
0
Inflasi Diprediksi Naik 1,8% Gara-Gara BBM, Jokowi: Saya Enggak Diam!

Presiden Jokowi dan jajaran menteri ekonomi saat pengumuman kenaikan BBM, akhir pekan lalu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya ancaman kenaikan tingkat inflasi sebagai akibat dari penyesuaian harga BBM per 3 September 2022. Berdasarkan hitungan tim ekonomi pemerintah, tingkat inflasi diprediksi menanjak 1,8% sepanjang 2022 sebagai imbas kenaikan harga BBM.

Sebagai informasi, tingkat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4,94%. Kendati begitu, Jokowi menegaskan penyesuaian harga BBM diambil bukan tanpa perhitungan yang matang. Pemerintah, ujar Jokowi, sudah menyiapkan bantalan dan mitigasi untuk meredam risiko lonjakan inflasi ke depannya.

"[Inflasi naik tinggi] kalau kita diam. Saya enggak mau diam. Kita harus intervensi, intervensi lewat apa? Daearah harus gerak seperti [penanganan] Covid kemarin," ujar Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonomi, Rabu (7/9/2022).

Baca Juga: Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

Pemda, ujar Jokowi, bisa berperan meredam tingkat inflasi dengan memanfaatkan 2% dari Dana Transfer Umum, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyalurkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat ekonomi bawah.

Selain itu, pemda juga diminta memanfaatkan belanja tidak terduga dalam APBD-nya untuk mengalokasikan bantalan atas biaya transporasi dan distribusi bagi komoditas yang mengalami lonjakan harga.

"Contoh, harga bawang merah naik karena biaya transportasi. Ya Pemda tutup biaya transportasi. Artinya, harga bawang merah di pasar sesuai dengan harga petani," ujar Jokowi.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Khusus soal pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT), Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Selain melalui Dana Transfer Umum dan BTT, pemda juga masih bisa menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Opsi lainnya, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa. (sap)

Baca Juga: APBN 2023: Belanja Aman, Penerimaan Dibayangi Turunnya Harga Komoditas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : subsidi, APBN, BBM, BLT, bansos, inflasi, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Januari 2023 | 15:31 WIB
APBN 2023

Jokowi Ungkap Fokus APBN 2023, Ada Antisipasi Efek Pemilu ke Ekonomi

Minggu, 15 Januari 2023 | 10:30 WIB
PP 55/2022

Natura dari APBN Bukan Objek Pajak Penghasilan, Ini Sebabnya

Jum'at, 13 Januari 2023 | 17:30 WIB
UU PPSK

Resmi! UU PPSK Ditandatangani Presiden Jokowi

Kamis, 12 Januari 2023 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL

Pemerintah Tak Lanjutkan Subsidi Gaji Rp600 Ribu pada Tahun Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T