EKONOMI RI

INDEF: Impor Pangan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 April 2018 | 18:22 WIB
INDEF: Impor Pangan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti masih besarnya porsi impor kebutuhan pangan di tanah air. Bila tidak dibenahi, pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak akan beranjak dari angka 5%.

Peneliti INDEF Eko Listiyanto mengkritik sikap pemerintah yang terus membanggakan angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang disebut semakin baik. Namun, tidak ada langkah konkret untuk melakukan perbaikan di sektor pertanian.

"Importasi pangan ini berdampak pada penurunan GDP (gross domestic product) riil. Artinya kebijakan ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tidak heran pertumbuhan kita stagnan di angka 5%, sulit untuk menaikkan angka pertumbuhan jika hanya mengandalkan sektor perdagangan," katanya, Rabu (18/4).

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Data INDEF menunjukan sampa akhir 2017, neraca perdagangan sektor pertanian masih mencatat surplus. Namun, hal tersebut ditopang sektor perkebunan yang surplus US$26,7 miliar.

Sementara perdagangan tanaman pangan defisit US$6,23 miliar, holtikultura defisit US$1,79 miliar dan peternakan defisit US$2,74 miliar.

"Kita masih jauh dari kemandirian pangan, jika pemerintah membanggakan PDB terus tapi masih impor pangan, sama saja. Kalau dibedah sampai ke level mikro, semakin kelihatan kelemahan agregat kita," terangnya.

Baca Juga:
Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Eko melanjutkan negara ASEAN seperti Thailand misalnya, yang PDB-nya terbilang rendah daripada Indonesia, namun stabilitasasi harganya terjaga.

"Kaitannya dengan ekonomi makro, misalkan inflasi rendah, namun harga pangan tak murah maka daya beli akan rendah. Hal ini tentu saja berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi," paparnya.

Untuk itu, INDEF memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya dengan mengevaluasi kebijakan impor pangan secara menyeluruh, baik terkait sistem perencanaan, pemberian ijin, formula dan prosedur maupun aturan teknis impor. Termasuk mengevaluasi sistem kuota dalam pemberian dan penunjukan izin impor. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan